Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Koetaradja.com | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyerahkan peta adat seluas 4.822.229 hektar dari 517 peta kepada pemerintah dalam acara Catatan Akhir Tahun AMAN dan Peluncuran Peta Wilayah Adat di Jakarta pada 22 Desember 2014. Pada acara ini AMAN menunjuk BP REDD+ selaku wali data sementara untuk peta wilayah adat tersebut.

Sekjen AMAN Abdon Nababan dalam acara penyerahan tersebut menjelaskan bahwa penyerahan peta adat ini adalah yang kedua. “Karena pertimbangannya dulu situasinya darurat, maka kami menyerahkan ulang ke pemerintah, karena selalu ada pertanyaan kalau sudah diserahkan ke pemerintah itu akan diapakan. Ternyata kemarin ada ketidakjelasan tentang wali data, ” kata Abdon.

Pada akhir 2014 AMAN ingin menyambut kesediaan BP REDD+ sebagai wali data sementara. Abdon berharap agar BP REDD+ selaku wali data dapat mengurus peta adat ini mewakili pemerintah. Selain BP REDD+, AMAN juga menyerahkan peta wilayah adat tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari sekitar 4,8 Juta peta adat yang diserahkan ini 70-80 persennya adalah kawasan hutan. Penyerahan peta wilayah adat ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan agar peta tersebut bisa digunakan sebagai bahan dasar dalam proses pengukuhan wilayah hutan karena dari puluhan juta kawasan hutan yang sudah dikukuhkan beberapa diantaranya belum memasukan peta wilayah adat ke dalamnya.

Penyerahan peta wilayah adat ini juga bertujuan untuk mendorong kebijakan mengenai pengakuan serta perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya. Hal ini termasuk memasukkan kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat dalam lingkungan hidup secara formal. Penyerahan peta wilayah adat ini akan dilanjutkan dengan pertukaran informasi dan konsultasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kepala BRWA Kasmita Widodo, Deni Rahardian dari JKPP, Bapak Hudoyo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Heru Prasetyo Kepala Badan Pengelola REDD+, menerima peta wilayah adat yang diserahkan oleh Sekertaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan di Jakarta, 22 Desember 2014. (Oleh: Leoni Rahmawati)

Kepala BRWA Kasmita Widodo, Deni Rahardian dari JKPP, Bapak Hudoyo dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Heru Prasetyo Kepala Badan Pengelola REDD+, menerima peta wilayah adat yang diserahkan oleh Sekertaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan di Jakarta, 22 Desember 2014. (Oleh: Leoni Rahmawati)

Kegiatan penyerahan peta adat oleh AMAN ini merupakan yang kedua, setelah setahun sebelumnya AMAN menyerahkan peta seluas 2,4 juta hektar kepada Kementerian Kehutanan. Peta yang diserahkan ke Badan Informasi dan Geospasial (BIG) tersebut belum memiliki lembaga yang menjadi wali data yang dapat memperkuat dan bertanggung jawab terhadap klaim dan verifikasi dari peta tematik.

Menanggapi kondisi tersebut Kepala BP REDD+, Heru Prasetyo, mengatakan, “Badan Pengelola REDD+ menerima peta ini sebagai tentative wali data dan akan memproses melalui jaringan lintas sektor sampai ada wali data yang tetap untuk kemudian bisa menyerahkannya ke BIG”.

Heru kemudian menambahkan bahwa dalam beberapa waktu ke depan Kementerian Dalam Negeri telah bersedia untuk menjadi wali data untuk peta wilayah adat ini hingga mereka siap dengan infrastruktur yang baik.

Dalam sambutannya, Heru juga kembali menekankan bahwa agenda dari REDD+ selalu mengajukan adanya kebutuhan untuk safeguard dan adanya kebutuhan Free Prior and Inform Consent (FPIC) karena konteks hutan dalam REDD+ adalah hutan dan seluruh isinya termasuk masalah-masalah sosial yang ada di dalamnya.

Selain itu, Heru menyampaikan tiga inisiatif besar yang bisa dilakukan BP REDD+ berkaitan dengan dukungannya dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah registrasi dan memasukkan sebagai peta tematik nasional peta-peta masyarakat hukum adat, agar peta-peta tersebut bisa masuk ke dalam peta yang satu (One Map) sebagai satu peta tematik.

Inisiatif kedua berkaitan dengan harmonisasi peraturan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Melalui peta adat yang di dalamnya terdapat hak-hak masyarakat adat, BP REDD+ akan mendorong agar peraturan yang mendukung pengakuan hak masyarakat adat dapat diakui, dihormati, dan dilaksanakan di tingkat subnasional, baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, maupun Peraturan Bupati.

Sementara itu, inisiatif ketiga dilakukan oleh BP REDD+ bersama dengan banyak kementerian yang berusaha untuk mencari resolusi konflik. Karena, salah satu potensi resolusi konflik yang terbesar bisa terjadi di dalam kawasan hutan konservasi. (K07)

Sumber : http://www.reddplus.go.id/

Categories: LINGKUNGAN

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.