Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

William Sabandar (kiri), Deputi bidang Operasi BP REDD+, sedang berbincang dengan Adirozal (tengah), Bupati Kerinci, dan Zainal Abidin, Wakil Bupati Kerinci, mengenai isu REDD+. Kerinci berencana menjadi Kabupaten Hijau melalui inisiatif REDD+ yang akan menandatangani Nota Kesepahaman pada 19 Desember 2014 dengan BP REDD+. (Foto:Leo Wahyudi S)

Koetaradja.com | Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, memiliki sembilan hutan adat yang sudah dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati. Ada lebih kurang 20 hutan adat. “Ada tiga hutan adat lagi yang sedang dalam proses pengukuhan pada 2015,” kata Adi Rozal, Bupati Kerinci, pada 3 Desember 2014. Bupati Adi Rozal meyakini bahwa masyarakat adat akan membantu pemerintah dalam menjaga hutan asalkan diberi apresiasi yang baik.

Kerinci merupakan penyangga daerah hijau. Karena itu, ketika ada inisiatif untuk menjaga dan melestarikan hutan, pemerintah akan memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap upaya masyarakat tersebut. “Kalau memberikan (Kerinci) kepada pihak swasta lalu tidak menyejahterakan masyarakat, maka akan jauh lebih baik memberikannya kepada masyarakat, karena mereka bisa menjaga hutan,” kata Adi Rozal.

Hal ini, menurut Adi Rozal, berarti memberi pengakuan terhadap keberadaan masyarakat sehingga memberikan keyakinan diri kepada masyarakat untuk lebih menjaga hutan. “Sejauh ini kita sudah memberi pengakuan wilayah dan adat masyarakat melalui SK (Surat Keputusan) Bupati,” kata Adi Rozal.

Kabupaten Kerinci berada di dataran tinggi. Luasnya yang 380.000 hektar menjadi Kabupaten terkecil di Provinsi Jambi, atau sekitar 7 persen dari total luas Provinsi. Kabupaten Kerinci saat ini telah mengajukan diri sebagai salah satu kabupaten contoh REDD+ bersama 6 kabupaten lainnya di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten Kerinci memiliki potensi sumberdaya hutan yang sangat luar biasa. Sekitar 51 persen merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Sementara 49 persen lainnya berupa danau, dan areal penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pemukiman. Areal yang bertutupan hutan tersebar di kawasan hutan negara dan hutan hak. Luas kawasan hutan negara berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sekitar 191.822 hektar. Sementara itu, Hutan Produksi Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M) sebesar 25.666,34 hektar. Sedangkan kawasan hutan hak tersebar di 9 hutan adat seluas 1.202,81 hektar. “Saya berharap (BP) REDD+ dapat berkomitmen bersama upaya masyarakat yang sudah menjaga hutan lebih dari 30 tahun. Dengan demikian akan ada apresiasi yang diberikan oleh masyarakat internasional,” kata Adi Rozal.

William Sabandar, Deputi bidang Operasi dari Badan Pengelola REDD+, dalam kunjungannya ke rumah Bupati Kerinci menyatakan penghargaannya terhadap komitmen Kabupaten Kerinci ini. Rencananya Kabupaten Kerinci termasuk salah satu dari 7 Kabupaten di Provinsi Jambi yang akan menandatangani Nota Kesepahaman pada 19 Desember 2014. “Ini ada niat dan kerelaan dari pemerintah daerah. Tapi yang penting tiap program harus berasal dari daerah. Kebetulan program BP REDD+ ada yang relevan dengan misi yang disampaikan Bupati Kerinci,” kata William.

Bupati Adi Rozal menyampaikan bahwa salah satu misi Kabupaten Kerinci adalah meningkatkan kualitas ekosistem berbasis masyarakat, meningkatkan pendapatan berbasis pertanian, mikroekonomi dan pariwisata. Bupati juga berharap REDD+ ini akan menyuarakan masyarakat di sekitar TNKS sehingga mereka dapat diberdayakan secara ekonomi. Selain itu, wisata TNKS bisa diberdayakan karena hutan yang masih lestari. “Tidak ada yang tidak bisa kalau kita sudah berkomitmen,” pungkas Bupati.(K01)

Sumber : www.reddplus.go.id

Categories: LINGKUNGAN, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.