Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Koetaradja.com | Pemerintahan Aceh wajib melibatkan mukim sebagai perwakilan masyarakat adat dalam menyusun RTRWA, pemerintah harus memasukkan hak kelola hutan mukim dalam qanun tersebut dan harus merevisi ulang rancangan qanun RTRWA tersebut. Qanun NAD No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat lagi oleh UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mukim mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, kata Abdul Hadi Zakaria, […]

Koetaradja.com | Usulan perubahan RTRWA yang diusulkan oleh Gubernur Aceh berdampak cukup signifikan terhadap luas kawasan hutan dan tidak mengakui sama sekali hak Mukim untuk mengelola hutan adat. Forum Komunikasi Imuem Mukim Aceh Barat dan Seurikat Mukim Aceh Jaya melaksanakan sebuah pertemuan di Meulaboh dari tanggal 15 -16 Juni 2013. Pertemuan ini melibatkan 16 Imuem Mukim, 7 Ketua Community Ranger dan beberapa tokoh Masyarakat. T. A Hadi, Ketua ForKIM berpendapat […]

Koetaradja.com | Sebagai langkah kongkrit dalam rangka merealisasikan Kedaulatan Mukim ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar maka Kami; Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar pada  Hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 telah melakukan duek pakat dan menyepakati Pokok-Pokok Tuntutan Mukim sebagai berikut: 1)      Informasi dan Data RTRW adalah dokumen public yang harus diketahui oleh semua masyarakat. Pemerintahan Aceh Besar harus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai proses dan substansi […]

Koetaradja.com | Dari sisi proses penyusunan, qanun ini belum memenuhi azas keterlibatan publik. Selain itu, substansinya juga belum mencerminkan semangat UUPA, khususnya terkait dengan keberadaan mukim sebagai salah satu tingkatan pemerintahan dan pembagian wilayah di Aceh, ujar Asnawi Zain, SH, Imum Mukim Siem, Darussalam Aceh Besar. Pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, perwakilan mukim Aceh Besar diundang untuk menghadiri RDPU mengenai Raqan RTRWK Aceh Besar. Sementara itu, disaat bersamaan di […]

Koetaradja | Mukim se-Aceh Besar menilai pemerintah Aceh tak melibatkan mereka dalam proses penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Aceh. Mereka yang tergabung dalam Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar (MDPM-AB) pun, menyesalkan, jika RTRW Aceh tidak mengakui keberadaan mukim dan wilayah kelolanya. “Ini bentuk pelanggaran konstitusi serius,” kata Juru bicara MDPM-AB, Asnawi Zainun, dalam pernyataan kepada media, di Aceh, Selasa (2/4/13). Asnawi mengatakan, mukim tak hanya tak dilibatkan, informasi berkaitan […]