Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Koetaradja.com | Tanpa kegaduhan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan gugatan Rp 366 miliar atas perusahaan pembakar hutan di Aceh, PT Kallista Alam. Hal ini seiring keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 28 Agustus lalu. Usaha menjerat pelaku kejahatan lingkungan dimulai pemerintahan SBY dengan merevisi payung hukum UU terkait dengan menelurkan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup […]

Koetaradja.com | Saat ini ada lebih dari 5.000 Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi di semua kota dan kabupaten harus diselesaikan. Negara harus hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia. “Negara akan hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional agar menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita akan siapkan juga perencanaan kota-kota masa depan yang nyaman dan produktif,” kata Menteri Agraria dan Tata […]

Categories: NUSANTARA, TATA RUANG

Koetaradja.com | Pemerintahan Aceh wajib melibatkan mukim sebagai perwakilan masyarakat adat dalam menyusun RTRWA, pemerintah harus memasukkan hak kelola hutan mukim dalam qanun tersebut dan harus merevisi ulang rancangan qanun RTRWA tersebut. Qanun NAD No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat lagi oleh UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mukim mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, kata Abdul Hadi Zakaria, […]

Koetaradja.com | Usulan perubahan RTRWA yang diusulkan oleh Gubernur Aceh berdampak cukup signifikan terhadap luas kawasan hutan dan tidak mengakui sama sekali hak Mukim untuk mengelola hutan adat. Forum Komunikasi Imuem Mukim Aceh Barat dan Seurikat Mukim Aceh Jaya melaksanakan sebuah pertemuan di Meulaboh dari tanggal 15 -16 Juni 2013. Pertemuan ini melibatkan 16 Imuem Mukim, 7 Ketua Community Ranger dan beberapa tokoh Masyarakat. T. A Hadi, Ketua ForKIM berpendapat […]

Koetaradja.com | Sebagai langkah kongkrit dalam rangka merealisasikan Kedaulatan Mukim ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar maka Kami; Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar pada  Hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 telah melakukan duek pakat dan menyepakati Pokok-Pokok Tuntutan Mukim sebagai berikut: 1)      Informasi dan Data RTRW adalah dokumen public yang harus diketahui oleh semua masyarakat. Pemerintahan Aceh Besar harus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai proses dan substansi […]

Koetaradja.com | Dari sisi proses penyusunan, qanun ini belum memenuhi azas keterlibatan publik. Selain itu, substansinya juga belum mencerminkan semangat UUPA, khususnya terkait dengan keberadaan mukim sebagai salah satu tingkatan pemerintahan dan pembagian wilayah di Aceh, ujar Asnawi Zain, SH, Imum Mukim Siem, Darussalam Aceh Besar. Pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, perwakilan mukim Aceh Besar diundang untuk menghadiri RDPU mengenai Raqan RTRWK Aceh Besar. Sementara itu, disaat bersamaan di […]

Koetaradja.com | Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang juga mengetuai Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan (Satgas) REDD+, Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE., pada hari Minggu (19/05/ 2013) di Jakarta menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti adanya rencana untuk mengkonversi hutan lebih dari satu juta hektar di Provinsi Aceh sebagaimana dikhawatirkan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang ramai diberitakan belakangan ini. Berbagai petisi dilancarkan kelompok dan organisasi […]

Categories: LINGKUNGAN, TATA RUANG