Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Save Rawa Tripa.Ist

Save Rawa Tripa.Ist

Koetaradja.com | Tanpa kegaduhan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan gugatan Rp 366 miliar atas perusahaan pembakar hutan di Aceh, PT Kallista Alam. Hal ini seiring keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada 28 Agustus lalu.

Usaha menjerat pelaku kejahatan lingkungan dimulai pemerintahan SBY dengan merevisi payung hukum UU terkait dengan menelurkan UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebab UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan zaman Orde Baru dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini.

Mengantongi payung hukum yang lebih kuat, penegakan hukum lalu mulai dilangsungkan. Salah satunya yaitu langkah Menteri Negara Lingkungan Hidup yang dikuasakan kepada Jaksa Agung Basrief Arief dengan surat kuasa khusus Nomor 01/MEN.LH/09/2012 tertanggal 18 September 2012 menggugat PT Kallista Alam.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini membakar seribu hektare lahan gambut di Aceh sehingga menimbulkan kerusakan hutan warisan dunia (world haritage).

Gayung bersambut. Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh menghukum PT Kallista Alam dengan denda Rp 366 miliar. Yaitu Rp 114 miliar untuk kerugian materiil dan sisanya biaya pemulihan lahan.

Tidak hanya itu, PT Kallista Alam juga dikenakan uang paksa Rp 5 juta per hari. Artinya, jika PT Kallista Alam tidak mau melaksanakan putusan sejak berkekuatan hukum tetap yaitu per 28 Agustus 2015, maka PT Kallista Alam harus membayar Rp 5 juta ke negara tiap hari.

“Bahwa dalam pasal 87 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa,” putus majelis hakim PN Meulaboh sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Minggu (13/9/2015).

Pasal 87 selengkapnya berbunyi:

  1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
  2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
  3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
  4. Besarnya uang paksa berdasarkan peraturan undangan.

detik.Ist

Putusan PN Meulaboh yang diketok pada 28 November 2013 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh pada 15 Agustus 2014. Vonis ini tidak berubah dengan ditolaknya kasasi PT Kallista Alam terhadap Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada 28 Agustus 2015.

Vonis MA ini juga menandakan ikhtiar senyap SBY dalam melindungi alam Indonesia, tanpa mendatangi langsung lokasi kebakaran hutan, berjibaku dengan asap. Dari balik meja presidennya, SBY menggerakkan sistem pemerintahan dalam menyelamatkan alam Indonesia.

“Saya telah mengkaji, 70 persen itu dibakar. Jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang bakar? Perusahaan yang menyuruh siapa-siapa. Warga juga menjadi berpikiran ‘ah yang lain pada dibakar, saya bakar juga deh’,” kata SBY dalam pidato perkuliahan Presedential Lecture di Lemhannas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada 8 September 2015.
(asp/fdn)

Sumber : www.detik.com

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.