Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Drs. Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bersama perwakilan LSM Lingkungan Aceh saat diskusi temuan Kejahatan Kehutanan di wilayah BBTNGL (01/09/2013)

Drs. Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bersama perwakilan LSM Lingkungan Aceh saat diskusi temuan Kejahatan Kehutanan di wilayah BBTNGL (01/09/2013)

Koetaradja.com | Koalisi Peduli Hutan Aceh sangat mendukung langkah BBTNGL (Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser) dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga keutuhan wilayah Taman Nasional Gunung Leuser dari perambah-perambah yang tidak bertanggung jawab sehingga mengganggu ekologi dan ekosistem di dalam Taman Nasional, ujar juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh, Efendi Isma, S.hut.

Persoalan kehutanan di Aceh semakin hari semakin menumpuk, baik itu kasus-kasus lama yang baru terungkap, kasus baru yang belum diselidiki dan kasus-kasus yang hilang dari peredaran public karena tekanan politik dan permainan uang, butuh dukungan dari banyak pihak untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik.

Pada bulan Desember 2012 pihak Balai Besar TNGL bekerjasama dengan pihak Kepolisian, TNI dan masyarakat telah melakukan penghancuran tanaman kakao dan karet di kawasan TNGL wilayah Lawe Gurah Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara pada lahan seluas ± 10 ha.

Selanjutnya pada bulan Januari 2013, Balai Besar TNGL bekerjasama dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Aceh melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama terhadap aktivitas perambahan di kawasan TNGL wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil penyelidikan teridentifikasi adanya lahan kebun dalam kawasan TNGL yang dikerjakan dan digunakan oleh Oknum Pejabat Pemerintah. Oknum-oknum tersebut yaitu : Sdr. Rjd (PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Tenggara), Sdr. KA (PNS pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kab. Aceh Tenggara), Sdr. RH (Anggota DPR Kabupaten Aceh Tenggara), serta Sdr. Umrd (Anggota DPR Provinsi Aceh).

Keempat pelaku tersebut disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Terhadap barang bukti perkara atas nama Rjd, KA dan RH berupa lahan kebun, pondok kerja dan lain-lain telah dilakukan penyitaan dan saat ini berkas perkara ketiga tersangka tersebut telah P.21, yaitu atas dasar penelitian pihak Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa berkas hasil penyidikan ketiga perkara tersebut sudah lengkap dan tangung jawab terhadap tersangka dan barang bukti diserahkan dari Penyidik kepada Kejaksaan untuk ditentukan apakah ketiga perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Perkara atas nama Umrd saat ini masih dalam proses Penyidikan tim Gabungan Balai Besar TNGL dan Ditreskrimsus Polda Aceh.

Pada hari selasa tanggal 3 September 2013 yang lalu telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) 2 (dua) kasus tindak pidana kehutanan atas nama Rjd dan RH kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane, sedangkan kasus atas nama KA akan diserahkan nanti setelah yang bersangkutan memungkinkan secara kesehatan.

Dengan terungkapnya kasus kejahatan kehutanan yang melibatkan pejabat Negara yang notabenenya adalah orang-orang yang mengerti hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diistilahkan “jeruk makan jeruk” tambah Efendi isma.

Aparat penegak hukum diharapkan bekerja dengan maksimal untuk mengungkapkan fakta hukum dan bukti-bukti hukum agar penjahat tersebut mendapat balasan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dengan penegakan hukum yang memenuhi ruang dan rasa keadilan publik maka selanjutnya rakyat pun akan bergairah mendukung pemerintah dalam pemberantasan kejahatan kehutanan, lanjut Efendi yang juga merupakan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Banda Aceh ini.

Momentum penegakan hukum lingkungan dalam setiap kasus selalu ditunggu oleh khalayak ramai untuk dibandingkan dengan kualitas penegakan hukum lainnya, karena dalam setiap kasus kejahatan lingkungan/kehutanan cenderung berakhir “bebas” atau “hilang” dari ruang publik, jadi KPHA berharap kasus perambahan Taman Nasional Gunung Leuser ini menjadi momentum yang baik dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan selanjutnya, Hutan Aceh pada umumnya dan Taman Nasional Gunung Leuser khususnya agar Aceh dapat terjaga dari degradasi dan kehilangan tutupan dan luas kawasan hutannya, harap Efendi Isma. (K01)

Categories: HUKUM, HUTAN

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.