Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Drs Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bersama perwakilan LSM Lingkungan Aceh saat diskusi temuan Kejahatan Kehutanan di wilayah BBTNGL (01/09/2013)

Drs Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bersama perwakilan LSM Lingkungan Aceh saat diskusi temuan Kejahatan Kehutanan di wilayah BBTNGL (01/09/2013)

Koetaradja.com | Forum Konservasi Orangutan Sumatera (FOKUS) menyambut positif sekaligus mendukung upaya Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser melakukan langkah-langkah proses hukum terhadap dua oknum pejabat pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan satu orang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara serta satu orang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh yang dilaporkan telah terindikasi terlibat dalam tindakan pidana khusus perambahan kawasan hutan TNGL di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, ujar Ketua FOKUS, Panut Hadisiswoyo (03/09/2013).

Keempat oknum pejabat pemerintah tersebut sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian Daerah Aceh dan saat ini berkas perkara tiga dari empat oknum pejabat pemerintah tersebut telah P.21 dan selanjutnya pada hari ini (3 September 2013) pihak kepolisian Provinsi Aceh bersama-sama dengan pihak BBTNGL menyerahkan berkas perkara dan barang bukti (tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara di Kutacane.

Lebih lanjut Panut menyatakan bahwa upaya proses hukum yang dilakukan pihak BBTNGL sudah sangat tepat, mengingat kasus perambahan di kawasan TNGL di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara semakin meningkat. Kawasan TNGL merupakan zona inti dari Kawasan Ekosistem Leuser yang merupakan kawasan strategis nasional dan merupakan habitat bagi berbagai keanekaragaman hayati penting seperti orangutan sumatera, badak sumatera, gajah sumatera, harimau sumatera dan lain-lain. TNGL juga telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Namun saat ini TNGL telah ditetapkan oleh IUCN dan World Heritage Centre sebagai situs warisan dunia terancam (world heritage site in danger) akibat meningkatnya kegiatan ilegal yang mengancam keberlangsungan dan perlindungan kawasan TNGL dan ekosistemnya.

Panut menambahkan bahwa saat ini penegakan hukum merupakan salah satu kata kunci untuk mendukung keberhasilan program upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Proses hukum yang sudah dijalankan pihak BBTNGL harus didukung dan kami meminta pihak Kejaksaan Negeri Kutacane dapat menjalankan tugas dan fungisnya secara adil dan transparan sehingga proses peradilan nantinya dapat menjadi acuan penting bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di provinsi Aceh. Proses hukum yang dilakukan oleh BBTNGL untuk mempidanakan oknum pejabat pemerintah yang merambah kawasan hutan TNGL menunjukkan komitmen pemerintah semakin serius dalam melindungi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati.

Kepala Balai Besar TNGL, Drs Andi Basrul, menyatakan bahwa Luas kawasan TNGL di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara adalah ± 380,000 ha dengan areal terbuka seluas ± 11.000 ha. Areal terbuka tersebut menunjukkan telah terjadinya degradasi kawasan TNGL di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan terjadi akibat adanya aktivitas illegal dalam kawasan berupa illegal logging dan perambahan.

Balai Besar TNGL bekerjasama dengan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Ditreskrimsus Polda) Aceh melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama terhadap aktivitas perambahan di kawasan TNGL wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Dari hasil penyelidikan teridentifikasi adanya lahan kebun dalam kawasan TNGL yang dikerjakan dan digunakan oleh empat orang oknum Pejabat Pemerintah. Keempat pelaku tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan telah ditetapkan menjadi tersangka.

Andi Basrul menegaskan bahwa, dengan adanya proses hukum terhadap oknum-oknum Pejabat Pemerintahan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan dorongan kepada pelaku-pelaku tindak pidana kehutanan lainnya khususnya di kawasan TNGL untuk segera menghentikan dan meninggalkan aktivitas illegalnya sehingga kawasan TNGL yang terdegradasi dapat dipulihkan kembali serta fungsi kawasan TNGL sebagai kawasan konservasi dapat lebih optimal. (K07)

Categories: HUKUM, LINGKUNGAN

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.