Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Drs.Tgk.H.Ghazali Abbas Adan Foto | K@2013

Drs. Tgk. H. Ghazali Abbas Adan
Foto | K@2013

Koetaradja | Badan Publik di Aceh wajib membuka akses informasi kepada publik untuk mendorong transparansi dan mencegah terjadinya korupsi. Namun sayangnya, hingga saat ini masih sedikit Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dan badan publik lainnya di Aceh yang terbuka. Untuk itu masyarakat harus berani untuk mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Aceh dan Ombudsman Aceh jika mendapatkan adanya informasi yang ditutupi oleh sebuah badan publik, ujar Ilham Sinambela, Koordinator Transparancy Internasional Indonesia Unit Aceh (16/05/2013).

“Salah satu langkah untuk mendorong bisnis tanpa suap adalah publik harus tahu data asset dan anggaran yang ada di Pemerintah. Sering sekali kita menemui kendala untuk mendapatkan data tersebut. Sehingga dengan adanya sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik diharapkan semua pihak tidak lagi menutup-nutupi informasi yang diminta”

Dalam Seminar dan Pelatihan Bisnis Tanpa Suap dan Audit Sosial yang dilaksanakan SIAP II di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Selasa – rabu (14-15/5/2013) menghadirkan pembicara antara lain Ketua Komisi Informasi Aceh Afrizal Tjoetra, Staf Ombudsman Aceh Rudi Ismawan dan tokoh masyarakat Aceh Gazali Abbas.

Afrizal Tjoetra menyatakan bahwa salah satu cara untuk mendorong pemerintah yang bersih adalah dengan mendorong partisipasi publik. Keterbukaan informasi adalah hulu dari penindakan korupsi saat.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik baru tahun 2010 disahkan. Masih banyak pejabat publik di Aceh yang belum berubah paradigman dan perilakunya. “Publik harus berani untuk mendorong agar pemerintah dan badan publik untuk terbuka. Silahkan mengajukan sengketa ke KIA jika menemukan ada pihak yang tak mau memberi informasi yang diminta.”

Sementara Gazali Abbas, salah satu tokoh Aceh yang menjadi salah satu narasumber, mengajak masyarakat untuk peduli dengan kinerja Pemerintah. “Jangan diam saja jika tahu ada kinerja pemerintah yang salah. Masyarakat Aceh harus membuat gerakan jamaah untuk melakukan audit sosial terhadap proses dan hasil pembangunan di Aceh.”

Selama dua hari, sekitar 60 orang perwakilan masyarakat sipil, akademisi, instansi pemerintah, penegak hukum, privat sekor dan wartawan mendapatkan pembekalan tentang audit dan analisis anggaran oleh LSM MaTA Aceh, Analisis Anggaran Belanja dan Audit Sosial  oleh Indonesia Budget Center dan Etika Bisnis Dalam Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi oleh Kadin Aceh yang diwakili oleh . staf ahlinya.

Peran keterbukaan informasi publik memiliki andil penting dalam mencegah korupsi, terutama di Instansi SKPA yang ada di Provinsi Aceh. Peran dan dukungan dari LSM dan NGO yang selama ini peduli terhadap berbagai persoalan Sumber daya Alam, dan sosial kemasyarakatan di Aceh perlu ditingkatkan terutama dalam menguji akses informasi. Menguji Akses informasi ini untuk menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik dan ini merupakan salah satu cara untuk mencegah kejahatan korupsi di Aceh karena ada transparansi Informasi maka partisipasi publik akan mudah terlaksana.

Categories: HUKUM, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.