Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Yusri Arbi

Hakim Ketua Gugatan Perdata No.18/G/2012/PTUN-BNA, Yusri Arbi SH saat bacakan putusan. Foto | Ari@2013

Koetaradja | Majelis Hakim PTUN Banda Aceh mengabulkan secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh PT. Kallista Alam terhadap Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah, atas tindakan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 525/BP2T/5078/2012 tanggal 27 September 2012 terkait pencabutan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang diperoleh oleh PT. Kallista Alam saat Pemerintahan Aceh dipimpin oleh drh. Irwandi Yusuf  M.Sc. Putusan atas perkara No.18/G/2012/PTUN-BNA ini dibacakan langsung oleh Hakim Ketua, Yusri Arbi SH dalam persidangan yang digelar pada kamis (02/05/2013) di ruang sidang PTUN Banda Aceh.

Putusan PTUN memerintahkan Gubernur Aceh untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 525/BP2T/5078/2012 yang di tanda-tangani juga oleh dr. Zaini Abdullah selaku kepala pemerintahan Aceh. Jika ini nantinya benar terjadi, maka dapat kita katakan “jeruk makan jeruk” ujar Efendi Isma, juru bicara Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) kepada Koetaradja (03/03/2013).

Dalam kesimpulan pihak penggugat, sebagaimana yang telah dibacakan oleh Kuasa Hukum PT. Kallista Alam dihadapan para hakim dan kuasa hukum tergugat I dan tergugat II Intervensi serta disaksikan secara terbuka oleh peserta persidangan lainnya, tak terkecuali warga Darul Makmur yang pada paginya juga melakukan aksi di halaman depan PTUN Banda Aceh.

Rebecca & Alfian

Kuasa Hukum PT. Kallista Alam, Alfian C. Saramuha & Rebbeca dari Kantor Pengacara Luhut Marihot Parulian Pangaribuan. Foto | Ari@2013

Pihak penggugat secara tegas menyatakan bahwa tergugat I (Gubernur Aceh) telah menerbitkan objek gugatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena melaksanakan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, perkara tersebut sedang dalam proses kasasi ke MA, ucap Rebecca, salah satu kuasa hukum penggugat.

Dalam kesimpulan penggugat yang dibacakan oleh Rebecca, Gubernur Aceh dinyatakan telah menerbitkan objek gugatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Gubernur Aceh juga telah mengeluarkan surat perintah penghentian kegiatan sementara yang masih berlaku sampai dengan saat ini.

Terkait kesimpulan yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat tersebut, TM Zulfikar, Eksekutif Daerah WALHI Aceh yang dimintai tanggapan oleh Koetaradja menyatakan “Dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2012, PT. Kallista Alam sebagaimana yang disampaikan dalam dupliknya, menyatakan menolak untuk menghentikan sementara kegiatan lapangan dengan alasan surat BP2T ini bertentangan dengan surat izin Gubernur Aceh nomor  525/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal pemberian izin tersebut” jelasnya.

Lebil lanjut ED WALHI Aceh ini menjelaskan, berdasarkan gugatan perdata yang diajukan oleh WALHI, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Aceh atas nama Gubernur Aceh telah melayangkan surat yang bernomor 525/BP2T/129s.2/2011, perihal pemberhentian sementara kegiatan perusahaan di areal perizinan yang dimaksud dalam surat IUP-B tersebut, karena saat itu proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh atas dalam perkara gugatan WALHI Aceh yang sedang berlangsung. Sangat lucu, jika perintah penghentian sementara itu yang sebelumnya tidak dipatuhi, sekarang dijadikan fakta penting sebagaimana yang disampaikan pada kesimpulan pengugat.

Para pengunjung Persidangan Gugatan Perdata PT. KA terhadap Gubernur Aceh. Footo | Ari@2013

Menanggapi putusan yang dibacakan oleh hakim ketua, salah satu kuasa hukum Gubernur Aceh, Bahrul Ulum SH menyatakan akan berkoordinasi dengan tim pengacara yang lainnya, apakah akan melakukan upaya banding ke PTTUN Medan atau tidak. “Kita akan berkoordinasi lagi, kemungkinan akan banding terhadap putusan tersebut”.

Secara terpisah, Nurul Ikhsan SH, kuasa hukum tergugat II Intervensi (Walhi) ketika dihubungi via telepon (03/05/2013) menyatakan bahwa selain opsi menerima atau menyatakan tidak atas putusan hakim PTUN Banda Aceh tersebut, setidaknya masih terdapat dua opsi lainnya yang dapat dilakukan untuk memenangkan kepentingan rakyat dan dilingkungan dikawasan Tripa. Ketika Koetaradja mencoba menanyakan apa opsinya, secara diplomatis Nurul menyatakan “tunggu saja tanggal mainnya”. Putusan hakim dalam perkara gugatan ini, jika kita ibaratkan permainan badminton, ini baru set pertama, masih ada set selanjutnya, ujar Nurul saat mengakiri pembicaraan. (K07)

Categories: LINGKUNGAN

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.