Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Pak Abdul Hadi Zakaria sedang mereview hasil analisi dampak dari RTRWA. Foto | Rin@2013

Pak Abdul Hadi Zakaria sedang mereview hasil analisi dampak dari RTRWA. Foto | Rin@2013

Koetaradja.com | Pemerintahan Aceh wajib melibatkan mukim sebagai perwakilan masyarakat adat dalam menyusun RTRWA, pemerintah harus memasukkan hak kelola hutan mukim dalam qanun tersebut dan harus merevisi ulang rancangan qanun RTRWA tersebut. Qanun NAD No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat lagi oleh UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mukim mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, kata Abdul Hadi Zakaria, Ketua Majelis Mukim Pidie (25/06/2013).

Majelis Mukim Pidie dan Asosiasi Mukim Pidie Jaya melaksanakan pembahasan mengenai Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) dalam sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Cempaka, Kota Sigli, Kab. Pidie pada tanggal 22-23 Juni 2013 yang lalu.

Dalam acara tersebut hadir seluruh perwakilan Mukim Pidie dan Pidie Jaya, ketua pasukan pengamanan hutan (ranger) Pidie dan Pidie Jaya serta tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang hutan mukim.

Pertemuan tersebut juga membahas usulan Qanun RTRWA 2013 dan dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat dipinggiran hutan. Para Imum Mukim juga meminta pemerintah untuk tidak mengotak atik kawasan hutan yang telah ada, apalagi membuat peraturan hutan tanpa melibatkan masyarakat setempat.  Mukim juga tidak sepakat dengan perubahan fungsi hutan dengan sembarangan.

Peserta photo bersama paska kegiatan pertemuan. Foto | Rin@2013

Peserta photo bersama paska kegiatan pertemuan.
Foto | Rin@2013

Lebih lanjut, Abdul Hadi Zakaria, Ketua Majelis Mukim Pidie menyampaikan bahwa perlu sekali Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali Qanun tersebut, dimana lembaga adat mukim perlu untuk ikut serta dalam pembahasan Qanun tersebut, karena Qanun tersebut akan berdampak langsung pada masyarakat nantinya, khususnya masayarakat penggiran hutan. Selain itu, pemerintah harus melibatkan mukim dan tokoh masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh.

Kami berkeinginan supaya Ranger bisa bekerjasama dengan PEMKAB dan bisa berdampingan dengan pemrintahan mukim dalam hal pengelolaan sumber daya alam setempat, sehingga ada sinkronisasi dalam perlindungan hutan khususnya Pidie dan Pidie Jaya, ujar Ketua Bengga Ranger, Abdul Muthalib.

PEMKAB harus mendukung upaya pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Pidie dan Pidie Jaya, karena hutan di kedua wilayah ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek kegiatan wisata, khususnya wisata alam, dan tentunya kita harapkan upaya pengembangan wisata ini bisa meningkatkan ekonomi di desa-desa setempat, kata Abdul Muthalib. (K03)

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.