Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Oleh : Jes Putra Kluet*

Foto | K@2013

Foto | K@2013

Koetaradja | Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara telah mengajukan judicial review terhadap UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret 2012 yang lalu. Penantian panjang dan komitmen para pejuang Masyarakat Adat ini membuahkan hasil yang mengembirakan.

Sekitar 40 juta masyarakat adat kini berhak atas wilayah hutan adatnya karena negara tidak akan bisa lagi mengusir mereka dari hutan yang menghidupi mereka dari generasi ke generasi,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan paska  Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis (16 Mei 2013).

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sector kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada, pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang disahkan serta diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999. Penyelenggaraan kehutanan sejatinya bertujuan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pendayagunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan tetap mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan kaidah-kaidah bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya lain yang berkaitan dengan ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan dimasa yang akan datang.

Fakta yang tak terbantahkan, selama lebih dari 13 tahun sejak diberlakukan, UU Kehutanan ini telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai hutan Negara (dieksekusi oleh penyelenggara negara). Selanjutnya, atas nama negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka.

UU Kehutanan ini telah mengambil-alih hutan adat dan menyerahkannya kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan. Praktik perampasan berkedok legal ini berlangsung di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal ini juga terjadi di bumi Serambi Mekkah.

Alangkah lucunya negeri ini, contohnya dapat kita lihat, Pemerintah Indonesia nyatakan punya hutan 140 jt Ha misalnya, lalu Pemerintah Aceh nyatakan punya hutan 3,3 jt Ha, dan bupati Nagan Raya menyatakan punya hutan seluas 150.000 Ha, lalu apakah Mukim dan Gampong ngak berhak punya uteun, sementara faktanya ada uteun seluas 11 rb Ha dalam wilayah mukim Leupung, uteun tersebut berada di wilayah mereka. Coba pikirkan, aneh ngak, tolong anda jawab.

Pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, perwakilan mukim se-Aceh Besar diundang menghadiri pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sementara itu, disaat bersamaan di tingkat provinsi proses pengesahan RTRWA masih tarik ulur dan belum ada ketetapannya. Apa hal penting yang melatarbelakangi munculnya upaya untuk melakukan “pengesahan segera” RTRWK Aceh Besar ini? Untuk siapa RTRWK ini disusun, tanya para Imum Mukim Aceh Besar sebagaimana yang disampaikan dalam pernyataan sikap Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar Atas Raqan RTRWK Aceh Besar.

Paska keluarnya putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota pada hari selasa (26 Maret 2013) dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis (16 Mei 2013).

Kedaulatan Mukim di Aceh Atas Uteunnya harus segera dikembalikan, dan para Imum Mukim beserta kelembagaan mukim lainnya yang didukung oleh masyarakat Mukim dan Gampong sudah bisa memasang papan informasi dibatas kawasan hutan mukim mereka, sebagai contoh (setelah dilengkapi pernyataan MT, pengurus AMAN) untuk mukim Leupung papan informasinya bisa bertuliskan “Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 anda memasuki Hutan Adat Mukim Leupung”.

Putusan MK ini bagi Aceh juga sangat positif, saya sangat bersyukur dan tentunya gembira atas putusan ini, Mukim di Aceh akan mendapatkan kembali kedaulatannya atas wilayah dan uteun mukimnya. Sebenarnya dengan UUPA saja Pemerintah Aceh dapat memulihkan hak rakyat Aceh atas uteunnya, namun disayangkan amanah ini tak kunjung ditunaikan oleh Pemerintah Aceh, sudah lebih dari 6 tahun, ini fakta.

Usulan perubahan peruntukan, fungsi maupun penunjukan kawasan hutan yang saat ini sedang di usulkan oleh Pemerintah Aceh maupun pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh ke pusat juga tak luput dari cermatan para Imum Mukim selaku kepala pemerintahan Mukim,  mereka menyatakan tidak dilibatkan, para mukim juga tidak tau jika wilayah hutan mereka akan dirubah melalui usulan perubahan tata ruang, hal ini juga telah disebar luaskan oleh berbagai media. Persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat merupakan sebuah keniscayaan. Semoga kau tak tuli Tuan.

Penulis adalah Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Banda Aceh, anggota Perkumpulan Telapak di Aceh dan berdomisili Aceh Besar.

Categories: OPINI

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.