Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Ilustrasi

Ilustrasi

Koetaradja.com | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat dalam proses penetapan kawasan hutan dan realitas pengurusan kehutanan di Indonesia. Mayoritas masyarakat hukum adat di sekitar dan dalam kawasan hutan tak dapat menikmati sumber daya setempat.

Pemberian izin konsesi bagi kelompok-kelompok usaha besar bidang tanaman industri dan perkebunan berdampak konflik dengan masyarakat. ”Akibatnya, terjadi pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan masyarakat adat,” ujar Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila pada Musyawarah Besar Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, di Jambi, Kamis (30/1). Indikasi pelanggaran itu berakar sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

Menurut Siti, dari 31.957 desa di dalam dan sekitar hutan, 71 persen di antaranya menggantungkan hidup dari sumber daya hutan. Namun, ketergantungan itu secara perlahan terputus akibat perubahan status lahan yang tidak melibatkan warga.

Selain persoalan HAM, pertemuan itu juga menyorot budaya masyarakat adat. Menurut Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, perubahan masyarakat terjadi di banyak daerah.

Kuntoro menilai, perlu diteliti lagi keberadaan komunitas adat di Jambi. Suku Anak Dalam Bathin IX, misalnya, banyak digempur budaya modern yang menimbulkan gesekan.

Direktur KKI Warsi Rakhmat Hidayat mengatakan, identitas komunitas adat lama-kelamaan akan hilang. ”Perubahan ini sesuatu yang tak bisa dihindari, tetapi sifatnya jangka panjang,” katanya. Yang perlu dilakukan saat ini adalah mengawal proses perubahan itu. ”Ini seperti membangkitkan batang terendam. Komunitas-komunitas adat perlu membuat kesepakatan baru mengenai hukum adat,” ujarnya.

Rakhmat melihat perubahan cukup besar terjadi pada Orang Rimba di Jambi. Meningkatnya interaksi Orang Rimba yang biasa hidup dalam hutan dengan masyarakat desa menipiskan kekuatan hukum adat setempat.

Kini, Orang Rimba diperalat merusak hutan dengan iming- iming imbalan. Sebagian akhirnya tersangkut kasus pembalakan liar. Banyak Orang Rimba yang kini menjadi pengemis.

Dari Palembang dilaporkan, 300 desa administratif di kawasan hutan di Sumatera Selatan. Masyarakat kerap tak mengetahui penetapan kawasan hutan karena tak dilibatkan dalam prosesnya. Itu kerap menempatkan warga sebagai perambah.

”Desa-desa itu ada sebelum penunjukan kawasan hutan tahun 2001,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumsel Hadi Jatmiko. (ITA/IRE)

Sumber : print.kompas.com

Categories: HUKUM, HUTAN, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.