Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Galih Andreanto menyerahkan dokumen kepada Dadang Juliantara. | www.kpa.or.id

Koetaradja.com | Bertepatan dengan agenda Simposium Nasional Jalan Kemandirian Bangsa yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi di Hotel Sultan (11/3/2014) yang lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah menyerahkan satu bundel dokumen pelaksanaan Reforma Agraria dengan judul sampul “Laksanakan Reforma Agraria: Jalan Pasti Kejayaan Seluruh Warga Bangsa”.

KPA melihat ada niat baik dari Seknas Jokowi untuk menghimpun masukan-masukan terkait bagaimana jalan menuju kemandirian. Hal itu terlihat dari susunan acara simposium nasional yang berisikan panel utama dan panel ahli. Panel utama fokus mengenai Trisakti Kemerdekaan, Ajaran Sukarno yaitu, Kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan. Panel utama ini dibahas oleh: Drs Sidarto Danusubroto; Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro; Dr. (HC) Gunawan Wiradi; Prof. Dr. Sri-edi Swasono; Prof. Dr. Toeti Heraty dan 5. Dr. Karlina Supelli.

Panel ahli pararel fokus pada penjabaran visi “jalan kemandirian bangsa” dalam bidang-bidang: Geopolitik Indonesia Sebagai Negeri Maritim; Kekuasaan Negara dan Demokrasi; Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup; Pembangunan Infrastruktur dan Antisipasi Kebencanaan; Industri dan Perdagangan; Politik Energi Pendidikan dan Kebudayaan; Kenyataan Manusia; Indonesia, Kependudukandan Tenaga Kerja; Riset dan Teknologi; Keuangan sertaParadigma Kemandirian Dalam Pembangunan.

KPA dalam panel ahli Reforma Agraria dan Lingkungan diwakili oleh Kepala Depertemen Kampanye dan Kajian, Galih Andreanto. Dalam kesempatan itu Galih memaparkan bahwa Reforma Agraria harus ditempatkan sebagai kerangka utama pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Tanpa pelaksanaan reforma agraria Indonesia tidak akan mencapai kedaulatan dan terus menyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Reforma Agraria jelas diamanatkan konstitusi kita dalam UUD 45 Pasal 33 dan UUPA 1960. Namun bagaimana menjalankan reforma agraria, tergantung dari pemerintahan yang baru nanti, apakah benar-benar memiliki kemauan politik kuat atau tidak. Bisa saja reforma agraria hanya jadi lips service dan pelaksanaannya bisa saja mengarah pada reforma agraria palsu seperti sertifikasi.

“Inti dari reforma agraria adalah penataan ulang struktur penguasaan sumber-sumber kekayaan alam (agraria) yang bukan saja menyasar tanah tetapi juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menyangkut wilayah perairan dan kelautan. Jadi bukan semata-mata membagi-bagikan tanah namun juga diikuti dengan sejumlah program pendukung, yang intinya akan memberikan kesempatan bagi para penerima tanah untuk meraih keberhasilan pada tahap-tahap awal dijalankannya program,” tambah Galih.

“Kami sudah menyerahkan dokumen tata cara bagaimana melaksanakan reforma agraria kepada Presidium Seknas Jokowi, yaitu Dadang Juliantara. KPA berharap agar dokumen tersebut dapat menjadi referensi bagi tim perumus GBHN pemerintahan baru nanti yang benar-benar beritikad mengembalikan Indonesia kepada kemerdekaan sejati,” Tutup Galih.

Sumber : www.kpa.or.id

Categories: HUKUM, LINGKUNGAN

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.