Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE.
Foto | www.sbm.itb.ac.id

Koetaradja.com | Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang juga mengetuai Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan (Satgas) REDD+, Prof. DR. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE., pada hari Minggu (19/05/ 2013) di Jakarta menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti adanya rencana untuk mengkonversi hutan lebih dari satu juta hektar di Provinsi Aceh sebagaimana dikhawatirkan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang ramai diberitakan belakangan ini.

Berbagai petisi dilancarkan kelompok dan organisasi masyarakat sipil yang mengkhawatirkan potensi rusaknya alam Aceh akibat dugaan adanya rencana konversi hutan besar-besaran untuk pembangunan, antara lain perkebunan dan tambang. Beberapa bulan belakangan ini lebih dari satu juta orang dari berbagai negara menandatangani petisi melalui platform petisi online di Change.org dan Avaaz.org, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Pemerintah Aceh untuk menghentikan rencana konversi hutan yang diduga cukup masif tersebut.

“Tim perpetaan kami telah mengkaji ulang data dan dokumen yang ada dan tidak ditemukan bukti adanya rencana mengkonversi hutan seluas 1,2 juta hektar seperti yang dilansir beberapa kelompok masyarakat belakangan ini,” tegas Kuntoro. “Angka usulan konversi hutan yang kami temukan konsisten dengan yang dinyatakan oleh Pemerintah Aceh dan Kementrian Kehutanan,” tambahnya.

Tim perpetaan UKP-PPP/Satgas REDD+ menduga angka 1,2 juta hektar yang mencuat belakangan ini muncul dari perbandingan usulan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemerintah Aceh pada tahun 2010 dan pada tahun 2012.

Pada tahun 2010, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf mengusulkan penambahan kawasan hutan lindung yang cukup luas, dari kawasan hutan lindung semula berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 2000 seluas 1.890.757,4 hektar menjadi 2.746.285,3 hektar. Usulan ini belum final dan tidak dikukuhkan.

Kemudian pada tahun 2012, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubenur Zaini Abdullah mengusulkan kawasan hutan lindung seluas 1.788.529,5 hektar, mengurangi luas hutan lindung semula yang berdasar peta TGHK pada tahun 2000.

Selisih angka luas perubahan kawasan hutan lindung yang dibandingkan antara usulan pada tahun 2010 dan 2012 di atas, ditambah selisih angka luas perubahan peruntukan hutan (konversi hutan) dan perubahan fungsi hutan antara usulan Pemerintah Aceh pada tahun 2010 dan 2012, ditemukan total perbedaan seluas 1.251.014 hektar.

Hasil analisis tim perpetaan UKP-PPP/Satgas REDD+ menemukan bahwa angka 1,2 juta hektar yang dilansir kelompok masyarakat belakangan ini diduga diperoleh dari angka perbandingan usulan RTRW Provinsi Aceh yang diusulkan oleh Gubernur terdahulu Irwandi Yusuf (2010) dengan revisi usulan Gubernur saat ini Zaini Abdullah (2012), sebagai berikut: (1). Usulan luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Aceh oleh Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf pada akhir 2012 adalah seluas 1.788.529,5 hektar; (2). Usulan luas Kawasan Hutan Lindung di Provinsi aceh oleh Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Zaini Abdullah pada tahun 2010 adalah 2.746.285.3 hektar; (3). Luas hutan lindung Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Aceh hasil TGHK-RTRW Padu Serasi pada tahun 2000 adalah 1.890.757,4 hektar. Angka ini masih berlaku hingga saat ini karena usulan Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Aceh pada tahun 2010 dan 2012 belum dikukuhkan.

Sehingga perhitungannya adalah: (1). Usulan perubahan Hutan Lindung 2012-2010 : 2.746.285,3 ha – 1.788.529,5 ha = 957.755 ha; (2). Usulan perubahan Peruntukan Hutan (konversi kawasan hutan menjadi non-hutan) 2012-2010 = 119.202 ha; (3). Usulan perubahan Fungsi Hutan 2012-2010 = 174.057 ha; (4). Total usulan perubahan kawasan hutan yang dilindungi : 957.755 ha + 119.202 ha + 174.057 ha = 1.251.014 ha (1,2 jt ha).

Diduga angka inilah yang digunakan sebagai data yang dipakai berbagai kelompok masyarakat yang mempermasalahkan usulan RTRW Provinsi Aceh. Padahal usulan RTRW Provinsi Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Aceh tahun 2010 tersebut tidak bisa digunakan sebagai pembanding.

Dengan demikian, Kuntoro menyambut baik langkah Pemerintah Aceh yang mengklarifikasi angka-angka di atas dalam audiensi dengan berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh baru-baru ini.

“Kami akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan RTRWA ini dengan menyarankan konsultasi publik yang lebih luas,” kata Kuntoro. “Proses ini juga diharapkan melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga untuk menjamin konsistensi prosedur dan substansinya, salah satunya melalui pelaksanaan kewajiban membuat KLHS”

KLHS adalah Kajian Lingkungan HIdup Strategis yang diwajibkan untuk dibuat sebelum RTRW dibuat oleh UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Karena sampai saat ini KLHS belum diatur secara teknis di dalam PP sebagaimana diperintahkan oleh UU 32/2009 maka keterlibatan KLH penting di dalam memastikan KLHS yang dibuat adalah KLHS yang akan sejalan atau setidaknya mendekati pengaturan dalam PP KLHS nantinya.

Kuntoro memberi apresiasinya terhadap perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan alam Indonesia, khususnya di Aceh, dan berharap bantuan dan dukungan dari para pihak untuk membantu Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan RTRW yang menjamin kelestarian lingkungan dan secara bersamaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (K01)

Categories: LINGKUNGAN, TATA RUANG

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.