Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Asnawi Zain, SH. Imum Mukim Siem. Foto | Koetaradja@2013

Asnawi Zain, SH. Imum Mukim Siem.
Foto | Koetaradja@2013

Koetaradja.com | Dari sisi proses penyusunan, qanun ini belum memenuhi azas keterlibatan publik. Selain itu, substansinya juga belum mencerminkan semangat UUPA, khususnya terkait dengan keberadaan mukim sebagai salah satu tingkatan pemerintahan dan pembagian wilayah di Aceh, ujar Asnawi Zain, SH, Imum Mukim Siem, Darussalam Aceh Besar.

Pada tanggal 7 Mei 2013 lalu, perwakilan mukim Aceh Besar diundang untuk menghadiri RDPU mengenai Raqan RTRWK Aceh Besar. Sementara itu, disaat bersamaan di tingkat provinsi proses pengesahan RTRWA masih tarik ulur dan belum ada ketetapannya.

Sikap mukim atas proses dan substansi penyusunan rancangan qanun tata ruang wilayah kabupaten Aceh Besar telah dinyatakan dengan tegas oleh Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar melalui pernyataan sikapnya paska Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang RTRWK Aceh Besar.

“Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Perkembangan permasalahan provinsi akan berimplikasi pada penataan ruang kabupaten, perintah UU ini harus menjadi perhatian penting pihak kabupaten. RTRWK Aceh Besar harus dapat mensejahterakan, menyelamatkan sumber penghidupan, menjamin keseimbangan alam, dan harmonisasi sosial. RTRWK harus memenuhi asas keberlanjutan ekonomi, ekologi, sosial dan budaya, ujar Asnawi Zain.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong, mempunyai batas wilayah tertentu dan dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain, tak ada aturan yang dapat membenarkan tindakan pengabaian suara mereka, ini sangat kontra produktif dengan semangat UUPA maupun putusan MK terkait Judicial Review UU Kehutanan, ujar Jes Putra Kluet, Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh.

Lebih lanjut Jes menyatakan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, dan ini menjadi pertimbangan utama dibuatnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Lalu kenapa ketika penyusunan RTRWKnya, Aceh Besar mengabaikan suara para mukimnya, ruang kelola mukim merupakan sebuah keniscayaan, hak asal usul melekat disana, perampasan hak terjadi ketika pola ruang yang ditetapkan meniadakan ruang kelola masyarakat adatnya.”

Putusan MK atas judicial reviewnya AMAN dan beberapa tokoh masyarakat adat baru-baru ini menjadi suplemen bagi masyarakat mukim dan gampong di Aceh, sebenarnya kita sangat berharap pada semangat UUPA untuk membuka ruang itu, namun faktanya sudah lebih dari 6 tahun hal ini belum mendapat respon yang baik. Ini harus dibenahi, dan semoga Pemerintah Aceh maupun kabupaten dapat menangkap peluang itu dan jangan sampai menambah panjang daftar kegagalan kita dalam mengisi dan memanfaatkan kewenangan yang ada, ujar Jes saat mengakhiri pembicaraan. (K01)

Ayo SebarkanShare on Facebook138Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on StumbleUpon0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Digg this

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.