Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

OU Mata Ie Water ParkKoetaradja | Relawan dan pemerhati konservasi Orangutan Sumatera yang tergabung dalam Forum Orangutan Aceh (FORA) dan Forum Konservasi Orangutan Sumatera (FOKUS) menuntut BKSDA Aceh bertanggungjawab dan harus melakukan penyitaan orangutan yang dimiliki dan dipelihara secara ilegal oleh masyarakat di wilayah hukum BKSDA Aceh, ujar Badrul Irfan, Ketua Forum Orangutan Aceh (FORA).

Kami melihat BKSDA Aceh lemah dalam upaya penegakkan hukum atas tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Pemerinath No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

FORA dan FOKUS telah melaporkan secara tertulis kepada BKSDA Aceh perihal temuan 6 orangutan yang diduga dipelihara secara ilegal oleh masyarakat dengan rincian; 2 ekor orangutan di Kabupaten Aceh Besar dan salah satunya telah disita tanpa ada tindakan hukum, 2 ekor orangutan di Kabupaten Aceh Selatan, 1 ekor orangutan di Kabupaten Aceh Tenggara, dan 1 orangutan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Beberapa surat dan laporan yang telah disampaikan ke BKSDA Aceh, (1) Surat FORA tanggal 10 Januari 2013 perihal : Laporan Keberadaan Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di “Mata Ie Hillside Adventure and Water Park”; (2) Laporan Investigasi Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Center (YOSL-OIC) tanggal 16 Januari 2013 perihal : Laporan Investigasi Kepemilikan Orangutan Sumatera (Pongo abelii) di Kabupaten Aceh Tamiang; (3) Surat Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) tanggal 26 Maret 2013 perihal : Pengiriman Laporan Pemeliharaan Orangutan Diduga Ilegal di Kabupaten Aceh Besar; dan (4) Surat bersama FORA dan FOKUS pada tanggal 17 April 2013 perihal : Penyitaan Orangutan Segera.

Untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan dari segala pihak dalam upaya pelestarian orangutan di Aceh. Kami juga sangat menyayangkan praktik pembiaran yang dilakukan oleh BKSDA Aceh dan terkesan tebang pilih dalam penyitaan orangutan illegal. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya satu kasus pun yang masuk ke ranah hukum sampai saat ini dan lamanya respon dan tindakan dari BKSDA Aceh atas laporan yang telah kami sampaikan.

FORA dan FOKUS mengapresiasi tindakan BKSDA Aceh yang baru-baru ini telah menyita orangutan yang dipelihara secara ilegal di Taman Wisata Sibreh, namun langkah ini belumlah cukup. Masih banyak orangutan lain yang dipelihara secara illegal yang perlu disita dan proses hukum tanpa tebang pilih. Pemeliharaan orangutan secara ilegal melanggar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Lebih lanjut Badrul meminta agar orangutan-orangutan yang dipelihara secara ilegal lainnya dan telah dilaporkan keberadaanya di wilayah hukum BKSDA Aceh agar segera disita dan bila perlu melakukan tindakan hukum bagi pemilik orangutan tersebut untuk memberi efek jera bagi pemilik atau peminat lain. Apabila BKSDA tidak dapat melakukan penyitaan secepatnya, maka kami akan menyampaikan mosi tidak percaya atas kinerja BKSDA Aceh dan menuntut pihak Kementrian Kehutanan untuk mengavaluasi kinerja BKSDA Aceh.

Upaya penyelamatan orangutan tidak hanya membutuhkan dukungan dari kepolisian dan militer saja, keseriusan dari seluruh SKPA terkait, juga dari unsur Komisi Peralihan Aceh (KPA) atau mantan kombatan GAM sangatlah diperlukan. BKSDA Aceh selaku leading sector perlu melakukan koordinasi lintas lembaga agar kinerjanya dalam melaksanakan tupoksinya untuk melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat menjadi lebih baik.(K07)

Categories: LINGKUNGAN, SATWA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.