Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
  • Koetaradja.com | Dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (ratas) membahas Kebijakan Satu Peta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/6) sore. Setahun  yang lalu, menurut Jokowi, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 […]

  • Koetaradja.com |“Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni hidup manusia dengan alam. Saya rasa nilai-nilai ini yang penting kita ingat semua di masa modern sekarang,” ujar Presiden di […]

  • Koetaradja.com | Seulawah Sapu Gunung merupakan agenda tahunan Mapala STIK, pertama kali dilaksanakan pada tahun 1993. Tahun 2016 ini kami kembali menggelar kegiatan Seulawah Sapu Gunung (SSG) ke – XII dalam rangka memperingati Hari Pohon se-Dunia, seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 November 2016 di pegunungan Seulawah Agam Aceh Besar, ujar Syukri, […]

  • Koetaradja.com | Kementerian Agraria dan Tata Ruang menegaskan tanah masyarakat memang tak bisa diganggu gugat untuk dibebaskan karena memiliki perlindungan hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry M. Baldan mengatakan sepanjang tanah tersebut berstatus tanah adat atau tanah tempat tinggal masyarakat adat memang tidak bisa diapa-apakan dan tetap menjadi milik masyarakat adat sehingga tidak bisa […]

  • Koetaradja.com | Arahan yang diberikan oleh Presiden Jokowi agar diberlakukan moratorium sawit dan tambang ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Selasa malam (19/4/2016), Menteri LHK, Dr. Siti Nurbaya mengundang Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud AL Haytar dan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah untuk mendiskusikan masalah-masalah kehutanan di Aceh, terutama dalam kaitannya dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) […]

  • Koetaradja.com | Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bambang Novianto menyatakan bahwa Kementerain LHK mengelola kawasan konservasi secara optimal untuk meningkatkan manfaat secara ekonomi sesuai dengan kaidah konservasi. Saat ini Kementerian LHK mengepankan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan konservasi melalui pemanfaatan jasa lingkungan seperti, obyek dan daya tarik […]

  • Koetaradja.com | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan akan memasukkan anggaran untuk memfasilitasi pembentukan Peraturan Daerah sebagai turunan dari implementasi putusan MK 35 tentang pengakuan hutan adat pada daftar isian penggunaan anggaran (dipa) anggaran tahun 2016. Hadi Daryanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK mengatakan bahwa dimasukkannya anggaran tersebut karena daerah masih […]

LINGKUNGAN

Presiden Yakin Kebijakan Satu Peta Atasi Masalah Konflik Lahan

Koetaradja.com | Dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres Nomor 9 tahun 2016, baru 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh […]

TUMBUHAN

Ganja Sebagai Pengganti Bahan Bakar Kendaraan

Koetaradja.com | Dengan harga gas dan minyak bumi yang kian hari semakin tinggi, solusi alternatif bagi penduduk wilayah Amherst dan sekitarnya adalah hemp/ganja. Harga BBM […]

HUTAN

Potensi Ekonomi Kawasan Konservasi, Mesin Ekonomi Masa Depan

Koetaradja.com | Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bambang Novianto menyatakan bahwa Kementerain LHK mengelola kawasan konservasi secara optimal untuk meningkatkan manfaat secara […]

SUNGAI

One River One Plan One Management

Koetaradja.com | ”Besar harapan saya bahwa setelah pertemuan ini akan melahirkan action plan bagaimana menyelamatkan DAS dan hasilnya harus ditangkap oleh birokrat, kemudian disusun rencana […]

OPINI

Pilkada 2017 dan Pemimpin Hijau untuk Masa Depan Aceh

Koetaradja.com | Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2017 di Aceh telah dimulai. Pada Pilkada serentak ini, Aceh akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, […]

Selamat Datang Kementerian Agraria

Tanah Ulayat versus Tanah Raja

BUDAYA

Seharusnya Gayo Menjadi Pusat Peradaban Budaya Aceh

Koetaradja.com | Suku Gayo adalah suku bangsa yang mayoritas bermukim di wilayah dataran tinggi Aceh Tengah, Tenggara, Bener Meriah dan Gayo Lues serta sebagian di wilayah […]

MUKIM & GAMPONG

Hak Mukim Atas Ruang Tak Terakomodir

Koetaradja.com | Pemerintahan Aceh wajib melibatkan mukim sebagai perwakilan masyarakat adat dalam menyusun RTRWA, pemerintah harus memasukkan hak kelola hutan mukim dalam qanun tersebut dan […]

NUSANTARA

Presiden RI Resmikan Pengakuan 13.122 Ha Hutan Adat

Koetaradja.com |“Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat […]

TATA RUANG

Didenda Rp 366 M, Pembakar Hutan Juga Dijerat Uang Paksa Rp 5 Juta per Hari

Koetaradja.com | Tanpa kegaduhan, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan gugatan Rp 366 miliar atas perusahaan pembakar hutan di Aceh, PT Kallista Alam. Hal ini […]

Hak Mukim Atas Ruang Tak Terakomodir

HUKUM

Pemerintah Tunggu Waktu yang Tepat Umumkan Nama Perusahaan Pembakar Hutan

Koetaradja.com | Bareskrim Polri mengumumkan sedikitnya ada 80 tersangka terkait kebakaran hutan di Indonesia. Pemerintah berjanji akan mengumukan nama-nama perusahaan mana saja yang terlibat dalam pembakaran […]

Terbukti Suap Kaban, Anggoro Dihukum

WISATA

Aceh: Karena Indonesia Itu Cantik Mulai Ujung Baratnya

Koetaradja.com | Indonesia sudah mempesona mulai dari ujung baratnya di Provinsi Aceh. Jarak bukan masalah, karena tempat berjuluk Serambi Makkah ini adalah pilihan sempurna untuk liburan […]

Latest Articles

Koetaradja.com | Bareskrim Polri mengumumkan sedikitnya ada 80 tersangka terkait kebakaran hutan di Indonesia. Pemerintah berjanji akan mengumukan nama-nama perusahaan mana saja yang terlibat dalam pembakaran hutan. “Sudah ada daftarnya tidak usah khawatir karena kita akan kerjai itu semua sesuai aturan yang berlaku,” kata Menkopolhukam Luhut B Panjaitan usai menghadiri Silatnas Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Minggu (1/11/2015) malam. “Kita akan memberi tahu dengan cara-cara kita kepada publik,” lanjut politisi senior […]

Koetaradja.com | Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan bakal dioptimalkan. Kajian KPK menyimpulkan negara banyak kebobolan dari penerimaan hasil hutan. Bahkan dalam kurun waktu 2003-2014 setiap tahunnya negara berpotensi kehilangan Rp 5 triliun. “Angka ini hanya gambaran. Kita perlu bangun sistem PNBP yang betul-betul kuat agar sektor hutan itu terjaga dan tidak terjadi pembalakan liar,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (9/10). […]

Koetaradja.com | Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengkhawatirkan beralihnya kedaulatan rakyat kepada para pemilik modal yang menguasai aset negara mengingat tingginya biaya pemilihan kepala daerah. Menurutnya, tingginya biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah membuat proses pilkada sulit untuk terhindar dari keterlibatan pemilik modal. Pasalnya, ketika persaingan kian ketat dalam memperebutkan kepala daerah maka tidak jarang mereka menggandeng para pemilik modal. Sedangkan pada sisi lain konstitusi Indonesia telah mengatur bahwa […]

Koetaradja.com | Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menyatakan penegakan hukum dalam kasus pembakaran lahan dan hutan akan mengarah pada pidana korupsi dan pajak untuk korporasi yang diduga terlibat pada masalah tersebut. Sunarno, Kepala Sub Direktorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Paska Kebakaran Hutan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK, mengatakan pendekatan multipintu dalam kasus kebakaran lahan dan hutan sudah berjalan. Pendekatan multipintu itu dilakukan melalui jeratan pidana kehutanan, pidana lingkungan, pidana perkebunan, perdata, […]

Koetaradja.com | ”Besar harapan saya bahwa setelah pertemuan ini akan melahirkan action plan bagaimana menyelamatkan DAS dan hasilnya harus ditangkap oleh birokrat, kemudian disusun rencana di tingkat pusat sampai dengan daerah dengan benang merahnya adalah one river-one  plan-one management, “kata Prof. Emil Salim sebagai keynote speech dalam Seminar Nasional Restorasi DAS : Mencari Keterpaduan di Tengah Perubahan Iklim, kerjasama antara Balitek DAS Solo, Prodi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas […]