Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan.

Koetaradja.com | Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan menyatakan penegakan hukum dalam kasus pembakaran lahan dan hutan akan mengarah pada pidana korupsi dan pajak untuk korporasi yang diduga terlibat pada masalah tersebut.

Sunarno, Kepala Sub Direktorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Paska Kebakaran Hutan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK, mengatakan pendekatan multipintu dalam kasus kebakaran lahan dan hutan sudah berjalan. Pendekatan multipintu itu dilakukan melalui jeratan pidana kehutanan, pidana lingkungan, pidana perkebunan, perdata, pidana korupsi, pidana pajak dan pidana pencucian uang.

“Sekarang sudah mengarah ke itu para penegak hukum, sudah masuk ke sana, agar ada sifat jera,” kata Sunarno dalam Diskusi Mencari Solusi Asap yang Tak Kunjung Lenyap, yang digelar Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim-Nahdlatul Ulama (LPBI-NU), di Jakarta, pekan ini.

Pada Desember 2012, enam lembaga negara menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat penegakan hukum kasus-kasus sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Enam lembaga itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penegakan hukum multipintu bertujuan di antaranya untuk mengembalikan aset negara yang dihilangkan dalam kasus-kasus lingkungan dan kejahatan atas sumber daya alam.

Dia menuturkan, mekanisme penjeratan pidana korupsi dan pajak bisa dikembangkan melalui pidana kehutanan dan lingkungan yang ditangani oleh penyidik pada KLHK.

“Ini biasanya dimulai dari pidana terlebih dahulu, baru setelah itu dikembangkan,” katanya. “Satu bukti bisa dilakukan untuk beberapa tuntutan.”

Dalam kasus kebakaran hutan pada tahun ini, Polri menjerat para pelaku dengan UU No.4/1999 tentang Kehutanan dan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada pekan ini, kepolisian telah menetapkan puluhan tersangka dan 12 perusahaan menjadi tersangka kasus tersebut.

Tidak Pandang Bulu

Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal mengatakan pihaknya mendorong pemerintah melakukan penegakan hukum tanpa memandang perusahaan itu multinasional atau bukan. Dia mengatakan pemerintah harus menjamin bahwa kebakaran hutan tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

“Kami mendorong pemerintah segera melakukan tindakan hukum kepada siapa pun yang terlibat,” kata Helmy. “Masalah ini tidak tergantung pada perusahaan internasional atau multinasional, siapa pun yang terlibat harus ada tindakan hukum.”

Selain itu, PBNU juga mendorong agar DPR RI segera membuat Panitia Khusus terkait dengan kasus pembakaran hutan dan lahan. Menurut Helmy, hal itu dilakukan agar pemerintah juga dapat memberikan kepastian agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah menyatakan bahwa sejumlah grup bisnis besar di sektor minyak sawit dan kertas diduga terlibat dalam kasus pembakaran lahan dan hutan.

Hal itu ditemukan berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisis tumpang susun (overlay) titik panas serta konsesi perusahaan yang terkait dengan grup bisnis tersebut.

Perusahaan itu di antaranya adalah Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL), Sinar Mas, Wilmar International dan Sime Darby Plantation (SDP).

Pada akhir September, APRIL menyatakan sebagian besar kebakaran yang terjadi di Jambi dan Sumatra Selatan bukanlah bagian dari operasi perusahaan.

Grup itu juga menegaskan tidak ada motivasi untuk membakar karena kayu menjadi bahan baku utama bisnis mereka.

Golden Agri-Resources Ltd, bagian dari Sinar Mas, menegaskan bahwa pihaknya telah mengadopsi kebijakan nol pembakaran sejak 1997 yang juga diterapkan pada anak-anak perusahaan mereka.

Pada awal Oktober, Wilmar International menyatakan pihaknya telah menerapkan kebijakan tanpa deforestasi kepada seluruh rantai pasok, termasuk suplier pihak ketiga.

Sedangkan SDP menyatakan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk pencegahan kebakaran dalam konsesi miliknya, di antaranya adalah sistem pengawasan kebakaran berdasarkan satelit, membuat Masyarakat Peduli Api dan zonasi air untuk mengisi lebih banyak air untuk mencegah kebakaran.

Sumber : kabar24.bisnis.com

Categories: BENCANA, KEBAKARAN, LINGKUNGAN

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.