Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Lambang PAHKoetaradja.com | Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2017 di Aceh telah dimulai. Pada Pilkada serentak ini, Aceh akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di beberapa Kabupaten dan Kota. Sejumlah pasangan bakal calon telah bermunculan. Bahkan, beberapa bakal pasangan calon, khususnya mereka yang maju lewat jalur perseorangan, telah mendaftarkan diri dengan menyerahkan persyaratan dukungan ke Komisi Independen Pemilihan (KIP). Sementara itu, sejumlah partai politik baik parlok maupun parnas juga telah mengumumkan calon yang diusung atau didukung. Meskipun, beberapa parpol lainnya terlihat masih belum memiliki sikap dukungan pasti terhadap calon tertentu.

Untuk level Gubernur dan Wakil Gubernur, setidaknya ada sejumlah nama yang mencuat maju di Pilkada Serentak 2017. Mereka antara lain Zakaria Zaman- Teuku Alaidinsyah (Perseorangan), Zaini Abdullah- Nasaruddin (Perseorangan), Tarmizi Karim- Zaini Djalil (Partai NAsdem), Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah (Partai Demokrat, PNA), Muzakir Manaf- TA Khalid (Partai Aceh, PKS, Gerindra, PAN), Abdullah Puteh-Saed Mustafa Usab (Perseorangan). Sedangkan sejumlah nama lain, yang sejak lama telah digadang-gadangkan  maju sebagai calon Gubernur, masih dilanda ketidakpastian, antara lain Teuku Nurlif, yang sekarang ini menjabat sebagai ketua Partai Golkar Aceh. Sebelumnya, TM Nurlif  telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon gubernur. Namun sampai dengan saat ini, dia dan partai golkar Aceh masih belum dapat dipastikan langkah dan arah dukungan dalam pemilihan gubernur Aceh mendatang.

Merujuk kepada sejumlah nama-nama pasangan calon kepala daerah Aceh yang telah hampir dipastikan bertarung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, yang akan berlangsung 15 Februari 2017 mendatang, seraya dilandasi semangat partisipasi aktif dan strategis pada pilkada Aceh 2017, penulis ingin mengajak kita semua melihat sisi keberpihakan para pasangan bakal calon terhadap isu-isu pemanfaatan sumber daya alam secara bijak untuk kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh, dengan komitmen kuat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, yang dalam bahasa lain diistilahkan atau disebut memiliki kefahaman akan konsep pembangunan berkelanjutan atau berideologi hijau.

Pilkada, adalah sebuah titik yang akan menentukan masa depan sebuah daerah. Tentu, ini berlaku pula untuk Aceh. Hasil dari pemilu dan calon yang terpilih, bisa disebut  gambaran wajah dan pembangunan daerah untuk masa lima tahun atau satu periode pemerintahan.  Siapa pun yang akan ditetapkan sebagai orang nomor satu dan dua di Aceh, maka seterusnya arah roda pemerintahan berikut segala kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup hampir seluruh rakyat Aceh, terkhusus tentang pemanfaatan dan pengelolaan semua sumber daya alam daerah ini, nasibnya akan berada di tangan mereka. Karena itu, penting dan menjadi kewajiban mutlak bagi rakyat, untuk benar-benar dapat bersikap dan bertindak rasional dengan penuh pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada Pilkada mendatang. Sebab, salah menentukan pilihan dalam hitungan menit  di bilik suara nanti, maka itu pula awal mula kesalahan yang akan berdampak tidak baik untuk segala lini kehidupan Aceh selama lima tahun atau satu periode pemerintahan yang akan datang. Jika itu terjadi, maka segala harapan dan cita-cita membangun kebaikan di “negeri ini” akan terus menjadi mimpi yang tak pernah nyata. Sebaliknya, sangat dimungkinkan pembangunan daerah ini akan berjalan di tempat atau  mundur ke belakang. Lebih parah, rakyat lagi-lagi menjadi pihak yang paling dirugikan dan kembali jadi objek dan korban akibat telah menempatkan orang yang salah sebagai pemimpin dan lokomotif pembangunan daerah ini.

Selaku pribadi dan rakyat Aceh penulis ingin mengajak pemilih pada Pilkada 2017 nanti, untuk benar-benar melihat  dengan serius setentang latar belakang dan motivasi serta visi-misi para pasangan calon menjadi pimpinan daerah. Khususnya, tentang keberpihakan mereka terhadap pembangunan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan, dan memiliki  visi jelas tentang pemanfaatan  sumber daya alam yang semata-mata untuk  kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh selaku pemilik sah atas setiap jengkal tanah  Keuneubah Indatu berikut segala pusaka dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasalnya, sumber daya alam Aceh yang melimpah dan tersisa dengan segala ragam bentuk dan jenis serta dipastikan bernilai tinggi, merupakan harta dan modal penting bagi keberlangsungan kehidupan rakyat untuk masa sekarang dan bagi generasi mendatang. Salah urus, atau tidak mampu terlindungi dengan baik, karena tidak berada di bawah “kekuasaan” pemimpin yang tepat, maka bukan mustahil sumber daya alam yang kita miliki, kembali akan “dikuras” atau dicuri dari perut bumi Aceh, sebagaimana yang telah terjadi berulang kali sepanjang perjalanan bangsa ini. Bahkan, lebih buruk, kesalahan termasuk karena tidak berada di bawah kuasa dan kelola pemimpin yang tepat,  SDA yang ada dan kita rakyat miliki secara sah sebagai wujud dari rahmat Allah SWT, bisa saja menjadi pendorong kehancuran atau malapetaka bagi kita rakyat Aceh dengan dampak buruk yang harus ditanggung untuk selamanya. 

Kita tahu benar, ketersediaan sumber daya alam yang bernilai tinggi, kerap menjadi faktor yang paling menentukan dorongan bagi para calon untuk maju sebagai kepala atau pemimpin suatu daerah. Sebab, pemimpin atau kepala daerah dapat dipastikan memiliki kewenangan yang besar terhadap arah dan tujuan pemanfaatan SDA. Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,adalah sama dengan  pemegang mandat pemanfaatan seluruh sumber daya alam milik komunal. Gubernur berwenang untuk menentukan atau “menunjuk” siapa yang ia kehendaki sebagai pihak yang akan mengolah ragam sumber daya alam yang ada. Hal ini  karena Undang-undang atau payung hukum yang ada, memungkinkan bagi Gubernur Aceh memiliki akses terhadap seluruh sumber daya alam (harta bersama bersama rakyat Aceh). Selain akses, Gubernur dengan dibantu Wakil Gubernur, juga memiliki kewenangan besar untuk menentukan arah peruntukan segala sumber daya dimaksud. Sumber daya alam Aceh, dengan segala  kewenangan yang dimiliki Gubernur dapat berubah menjadi uang yang sangat banyak. Tinnginya nilai  dari setiap  SDA bernilai, akan mendorong keinginan dan menjadi faktor dominan bagi bagi banyak kepala daerah untuk hanya mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dan hanya dibagi atau bermanfaat banyak bagi segelintir orang saja. Sejarah dan perjalanan sejumlah periode pemerintahan daerah Aceh, telah membuktikan bagaimana sumber daya alam kita berakhir ke rekening gendut tuan atau pihak tertentu saja. Ini semua bisa terjadi hanya dengan termasuk political will atau kebijakan berlandaskan kewenangan dari pimpinan tertinggi Aceh, yakni Gubernur. 

Beranjak dari segala kesalahan dan kegagalan pengelolaan serta peruntukan hasil dari kekayaaan alam Aceh yang pernah terjadi, khususnya yang diakibatkan oleh karena berada di tangan pemimpin yang tidak adil dan amanah, maka sudah saatnya kini rakyat Aceh menyerahkan harta benda kekayaan alam yang dimiliki, untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bijak hanya untuk kemaslahatan bersama seluruh rakyat, oleh dan di bawah kekuasaan pemimpin yang cerdas, adil, bijak serta memiliki visi akan  kelestarian sumber daya dan faham dalam memperhatikan keseimbangan alam dari setiap langkah pembangunan lewat kebijakan daerah yang tepat, strategis dan menguntungkan bagi seluruh rakyat di bumi Serambi Mekkah ini. Hal ini hanya bisa wujud dan sangat ditentukan oleh siapa orang yang akan diberikan mandat oleh rakyat Aceh melalui Pemilukada pada 15 Februari 2017. 

Dilandasi pikiran dan latar belakang sebagaimana telah terurai di atas, sekali lagi penulis  ingin kita semua rakyat Aceh, khususnya yang telah memiliki hak pilih, untuk mendorong lahirnya pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Aceh serta calon bupatii/ wakil bupati dan Walikota/ wakil walikota pada pemilukada 2017, dengan hanya memilih mereka yang dinilai memiliki prasyarat untuk dapat diamanahkan pengelolaan  sumber daya alam Aceh secara bijak, untuk dimanfaatkan dan diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan dan atau pemenuhan hak-hak hidup rakyat secara layak, dengan dilandasi semangat  dan berorientasi akan  perwujudan kesejahteraan berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh. Selain itu, mereka yang akan kita pilih sebagai pemimpin, hendaknya adalah yang benar-benar faham soal kelestarian alam berikut segala sumber daya yang ada untuk diwariskan kepada generasi mendatang secara patut. Di samping itu, mampu menempakan rakyat Aceh sebagai pemilik sah sumber daya alam. Yang oleh karena itu, setiap inisiatif dan tindakan  pemanfaatan SDA senantiasa berembuk, mebagitahu serta memohon izin dari rakyat. 

Maka dari itu, mari kita pilih pasangan calon Gubernur/ wakil gubernur dan bupati/ wakil bupati serta walikota/ wakil walikota pada Pilkada 2017 mendatang, adalah mereka orang yang mampu menempatkan diri dan dapat diharapkan untuk menjadi  pemimpin atau khalifah bagi seluruh rakyat dan semua makhluk Tuhan di atas bumi Aceh. Dan, mereka tersebut adalah orang-orang yang dalam bahasa kekinianan disebut; memiliki kefahaman konsep pembangunan berkelanjutan atau berideologi hijau. Semoga.

(Zahrul: Deklarator dan pegiat Partai Atjeh Hijau).

Categories: NUSANTARA, OPINI

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.