Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Koetaradja.com | Sebagai langkah kongkrit dalam rangka merealisasikan Kedaulatan Mukim ke dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar maka Kami; Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar pada  Hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 telah melakukan duek pakat dan menyepakati Pokok-Pokok Tuntutan Mukim sebagai berikut:

1)      Informasi dan Data

RTRW adalah dokumen public yang harus diketahui oleh semua masyarakat. Pemerintahan Aceh Besar harus menyampaikan informasi secara terbuka mengenai proses dan substansi rencana tata ruang kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat.

Pemerintah Aceh Besar harus medistribusikan semua dokumen rencana tata ruang kabupaten Aceh Besar (Draft Qanun lengkap dengan Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Album Peta 1:50.000) kepada Pemerintahan Mukim se-Aceh Besar.

2)      Proses dan Partisipasi

Mukim se-Aceh Besar yang terhimpun dalam wadah Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar (MDPM-AB) menilai dalam proses penyusunan RTRWK, pemerintahan Aceh Besar tidak melibatkan mukim sebagai pemangku wilayah dan komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang. Sehingga harus ada proses sosalisasi dan penjaringan aspirasi secara lebih luas kepada semua masyarakat (sosialisasi di tk kecamatan).

Pemerintah Aceh Besar harus melibatkan pemerintahan mukim dalam semua tahapan proses penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang) sebagaimana ketentuan Pasal 65 UU 26/2007 dan Pasal 5 PP 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.  Pemerintah harus memastikan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan memasukkan perwakilan mukim dalam Proses Koordinasi Penataan Ruang Daerah (KPRD).

3)      Substansi/Materi

Qanun Aceh Besar No. 8 tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim harus dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RTRWK Aceh Besar.

Keberadaan wilayah mukim sebagai bagian hirarki (= jenjang) kewilayahan di Aceh harus ditegaskan dalam RTRWK.  Wilayah administrative 68 mukim di Aceh Besar harus tergambarkan dalam Peta Wilayah Kabupaten Aceh Besar.  RTRWK harus memuat strategi dan kebijakan yang pengaturan dan memproses Penataan Wilayah Adiminstratif Mukim tersebut. Mengacu pada UU No. 11 tahun 2006 ttg Pemerintahan Aceh, terutama pada Bab XV tentang Mukim dan Gampong, serta Bab XX tentang Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang, yang harus dilakukan segera oleh Pemerintah Kabupaten adalah melakukan penataan batas wilayah mukim dan menginventarisasi penggunaan tanah di wilayah mukim. Termasuk dalam setiap pasal yang penyebutkan hirarki pemerintahan harus mencantumkan nama mukim.

RTRWK harus menegaskan pengakuan keberadaan Wilayah Kelola Mukim didaratan maupun di perairan, seperti: perkampungan (hunian), blang (sawah), uteun (hutan), paya (rawa), lampoh/seunebok (kebun rakyat), padang meurabee (kawasan padang penggembalaan), peukan (pasar),  bineh pasi (pantai), panton/bineh krueng (bantaran sungai), batang air (krueng/sungai, alur, tuwie,lubuk), danau, laot, dan kawasan mukim lainnya yang menjadi ulayat mukim setempat.  Ulayat mukim dimaksud juga merupakan penjabaran dari  Qanun Aceh Besar No.8 tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim.

RTRWK wajib memberikan perlindungan atas Wilayah Kelola Mukim tersebut dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek exploitative yang merusak dan mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana.

RTRWK harus menegaskan pengakuan terhadap Hak Kelola Mukim atas wilayahnya, meliputi: a) hak kepemilikan, b) hak akses dan pemanfaatan c) hak pengaturan/pengelolaan. Mukim berdasarkan hak asal usul dan hukum formal memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim yang secara kewilayahan ada pada wilayah kelola mukim.  Pengelolaan wilayah mukim diatur dengan aturan adat mukim setempat dibawah koordinasi Imeum Mukim. Dalam pelaksanaannya pada setiap kawasan kelola mukim dilakukan oleh lembaga adat di mukim setempat. Contoh: Kawasan Peukan atau Pasar Rakyat dalam wilayah mukim dikelola oleh haria peukan. Kawasan laot dikelola oleh Panglima Laot. Masyarakat mukim harus diberi akses dan ruang pemanfaatan sebesar-besarnya atas Wilayah Mukim. Selain itu, masyarakat mukim harus diberi kewenangan untuk menyatakan boleh atau tidak atas penggunaan wilayah kelola mukim oleh pihak luar mukim

RTRWK harus memuat kebijakan dan arahan strategi untuk mendorong terwujudnya tata ruang mukim sebagai bagian dari hirarki penataan ruang di Aceh.

Perkampungan Tradisi Aceh di tiap mukim dan gampong harus ditetapkan sebagai cagar budaya daerah. Perkampungan Tradisi Aceh dimaksud meliputi: Peninggalan tokoh-tokoh pahlawan dan ulama Aceh, Perumahan Tradisional di masing-masing mukim di seluruh Aceh Besar.

Tata Ruang Kabupaten Aceh Besar harus disusun berdasarkan Potensi sosial budaya masyarakat, Memperhatikan Permasalahan dan Ancamannya bagi Masyarakat, serta memuat rencana antisipasi dampak sosial budaya yang akan timbul.

Demikian Hasil Duek Pakat Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar agar dijadikan sebagai  dasar pertimbangan dalam memperbaiki materi rancangan qanun Tata Ruang Wilayah Aceh Besar. (K01)

 

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.