Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

efendi-isma-300x2201Koetaradja | Rencana Tata Ruang Aceh sejatinya sudah selesai dengan dilakukannya koordinasi tim terpadu di Jakarta pada Maret 2013 yang lalu, namun pada kenyataan masih menyisakan banyak persoalan terkait penolakan beberapa kabupaten terhadap hasil analisis yang telah diajukan kepada pemerintah pusat. Regulasi yang mengatur tentang penataan ruang merupakan acuan dasar dalam perencanaan dan penyusunan Penataan Ruang sudah cukup komprehensif untuk dijadikan pedoman, permasalahan yang timbul diyakini bukan lagi karena akibat ketiadan aturan atau regulasi melainkan lebih kepada pemahaman para pihak dan tekanan politik, ucap Efendi isma juru bicara KPHA.

Lebih lanjut Koalisi Peduli Hutan Aceh (KPHA) melihat banyak hal yang timbul sebagai akibat dari terlambatnya pengesahan RTRW tersebut, antara lain :
1. Mempengaruhi pembangunan daerah;
2. Mempengaruhi kepastian atas kawasan;
3. Mempengaruhi stimulus perekonomian masyarakat;
4. Mempengaruhi pencapaian target dan arah pembangunan Aceh;
5. Aceh akan tertinggal dalam neraca pembangunan Nasional.

Walaupun RTRW Aceh masih dalam posisi “antara ada dan tiada” beberapa aktivitas perizinan untuk konsesi tambang dan HGU diduga terus terjadi, dan ini merupakan sebuah pelanggaran dalam Tata Ruang. Maraknya aktivitas penambangan secara massif masih menyisakan pertanyaan bagi public Aceh, apakah mereka (konsesi tersebut) sudah mengantongi izin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku? Terang Efendi, dan pemerintah harus menyikapi persoalan ini sebagai implikasi keterlambatan pengesahan RTRW Aceh lanjutnya.

Proses panjang yang melelahkan dan menghabiskan anggaran biaya Negara entah sudah berapa ini seharusnya membuka mata pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan CSO agar pemerintah semakin transparan dan partisipatif dalam perencanaan penataan ruang dan pembangunan daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi “dead lock” keinginan pemerintah dan kebutuhan rakyat. Tranparansi dan pelibatan masyarakat sudah diatur dalam regulasi Negara, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah Aceh untuk “meninggalkan” masyarakat beserta unsur-unsur nya dalam penyusunan dan pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Belum terlambat bagi pemerintah Aceh untuk membangun komunikasi komprehensif dengan semua pihak terutama masyarakat terkait substansi dan status RTRW Aceh agar masyarakat merasa menjadi bagian dari sebuah proses besar, merasa diperhatikan oleh pemerintah yang akhir akan mengisi “sense of belonging” terhadap pembangunan. Proses ini juga kita harapkan tidak mempengaruhi proses-proses hukum yang berkenaan dengan pelanggaran penggunaan ruang sebelumnya seperti terjadi di beberapa kabupaten, kita minta pihak kepolisian untuk terus focus mengungkap kesalahan pelanggaran penggunaan ruang sebagai bentuk “forest crime” atau kejahatan kehutanan sampai kepada putusan pengadilan, ujar Efendi.(K07)

Categories: LINGKUNGAN, TATA RUANG

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.