Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Wakil Ranger presentasi status hutan di Aceh Jaya dan Aceh Barat. Foto | IST@2013

Wakil Ranger presentasi status hutan di Aceh Jaya dan Aceh Barat.
Foto | IST@2013

Koetaradja.com | Usulan perubahan RTRWA yang diusulkan oleh Gubernur Aceh berdampak cukup signifikan terhadap luas kawasan hutan dan tidak mengakui sama sekali hak Mukim untuk mengelola hutan adat. Forum Komunikasi Imuem Mukim Aceh Barat dan Seurikat Mukim Aceh Jaya melaksanakan sebuah pertemuan di Meulaboh dari tanggal 15 -16 Juni 2013. Pertemuan ini melibatkan 16 Imuem Mukim, 7 Ketua Community Ranger dan beberapa tokoh Masyarakat.

T. A Hadi, Ketua ForKIM berpendapat bahwa “Revisi tata ruang tahun 2013 yang tidak melibatkan dan berkonsultasi dengan masyarakat atau Mukim menyebabkan banyak kepentingan masyarakat terabaikan, salah satu contohnya tidak adanya hak Mukim untuk kelola sumber daya alam dalam revisi tata ruang tersebut. Untuk menjawab kepentingan masyarakat, kami meminta dimasukkan hak kelola Hutan Mukim dalam revisi tata ruang RTRWA 2013.”

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Imuem Mukim dan wakil masyarakat lain dari Mukim-Mukim yang berbatasan dengan Hutan Ulu Masen untuk membangun pemahaman bersama mengenai dampak dari rencana tata kelola hutan yang ditentukan dalam revisi RTRWA terhadap pengelolaan sumber daya alam dan mata pencaharian masyarakat.

Diskusi Isu Penting terkait Hutan Mukim

Diskusi Isu Penting terkait Hutan Mukim dan RTRWA.
Foto | IST@2013

“Perubahan status luas kawasan hutan dalam revisi tataruang tahun 2013 menjadi peruntukan lain akan menyebabkan terjadinya bencana banjir dan konflik satwa yang setiap tahunnya meningkat, terutama bagi masyarakat yang berdomisili di pinggiran hutan.” ujar T. Syahfari, Ketua Seurikat Mukim Aceh Jaya.

Inisiatif Gubernur Aceh untuk merevisi RTRWA merupakan perubahan yang signifikan untuk kawasan hutan di Aceh, khususnya Hutan Lindung yang akan dikonversi menjadi Hutan Produksi atau Areal Penggunaan Lain (APL). Peserta Deuk Pakat menegaskan Gubernur tidak mengurangi luas wilayah kawasan hutan lindung dalam RTRWA.

Sejak tahun 2010, ForKIM Aceh Barat dan Seurikat Mukim Aceh Jaya bekerjasama dengan Perkumpulan Rincong dan lembaga lokal lainnya, berinisiatif mengembangkan pengelolaan Hutan Mukim dikawasan Ulu Masen dengan membangun kapasitas dan pengakuan Mukim untuk pengelolalaan sumber daya alam di wilayahnya.

Untuk menguatkan pengelolaan hutan adat, kedepan Mukim dan Community Ranger menyepakati untuk terus bekerja sama dengan menulis kembali aturan adat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. (K07)

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.