Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Anggota Kelompok Kerja IGT Tematik yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait mangrove, hutan dan kelautan berfoto bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry M. Baldan dan Kepala BIG Priyadi Kardono pada acara Peluncuran Satu Peta Informasi Geospasial Tematik di Rimbawan I Manggala Wanabakti, Jakarta, tanggal 22 Desember lalu. (Foto: Karina Kusumawardani)

Koetaradja.com | Satu Peta adalah bentuk aktualisasi dan keberanian pemerintah dalam menyajikan data spasial. Pernyataan tersebut ditekankan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam sambutannya di acara Peluncuran Satu Peta Informasi Geospasial Tematik yang diadakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Kementerian dan Lembaga Anggota Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik di Rimbawan Manggala Wanabakti, 22 Desember 2014 di Jakarta.

“Peluncuran Satu Peta ini sangat penting karena merupakan satu bentuk democratic governance, dimana Pemerintah menjadi simpul segala negosiasi dari aspirasi masyarakat dan instrumennya,” kata Siti.

Peta tematik yang diluncurkan mencakup peta penutup lahan nasional, peta mangrove nasional dan peta habitat lamun (sea grass) nasional termasuk diantaranya karakteristik laut nasional. Rekapitulasi nasional atas perhitungan hasil integrasi IGT Penutup Lahan Nasional didominasi oleh penutup lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman.

Sementara itu, Kepala BIG Priyadi Kardono mengatakan, “Peluncuran Satu Peta Tematik Nasional merupakan salah satu wujud dari implementasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yaitu mendorong eksistensi Informasi Geospasial Tematik (IGT) menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan”.

Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya telah memberikan penekanan tentang pentingnya “One Map Policy (Kebijakan Satu Peta)” untuk menyelesaikan tumpang tindih ketidakjelasan pemilikan hutan dan lahan. Satu Peta ini kini menjadi rujukan penggunaan data oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Satu Peta Tematik Penutup Lahan Nasional ini sangat signifikan untuk memulai pembenahan agraria dan percepatan pembangunan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Ini Satu Peta pertama yang luncurkan BIG di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ujar Priyadi menambahkan.

Implementasi Kebijakan Satu Peta juga diharapkan menghasilkan satu data nasional yang didapatkan dari proses analisis spasial. Kebijakan Satu Peta membawa konsekuensi pada penyelenggaraan IGT atau peta tematik di Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang harus menerapkan satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu portal. Kebijakan Satu Peta diharapkan akan mengurangi tumpang-tindih dalam penyelenggaraan IG, khususnya IGT antar Kementerian Lembaga serta Pemda, sehingga akan meningkatkan daya guna dan efisiensi penyelenggaraan IGT secara nasional.

Sedangkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa peta ruang laut nasional yang diluncurkan ini akan menjadi hal penting yang menjadi perhatian kelompok kerja IGT BIG. Satu peta mangrove, padang lamun, dan karakteristik laut nasional mewakili sektor kelautan. Pemetaan tersebut dikerjakan secara paralel dalam sub tim mangrove, lamun, dan karakteristik perairan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI AL, BPPT, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dukungan yang kuat terhadap inisiatif satu peta ini juga diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M. Baldan yang menyatakan bahwa kementeriannya akan menyiapkan anggaran kementerian terkait dengan semua kegiatan pemetaan kepada BIG. “Kami sangat butuh sebuah peta yang digunakan sebagai satu cara pandang yang sama,” ujarnya menambahkan.

Luas keseluruhan penutup lahan nasional pada 2014 adalah 189.078.800 hektar (ha). Dari total luasan tersebut, luasan kelas hutan mencapai 105.025.216 ha atau setara dengan 55.5 persen luas wilayah nasional yang dihitung. Sedangkan luas penutup lahan untuk kegiatan terkait dengan pertanian dan perkebunanan seluas 45.967.769 ha. Penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas Tanaman Semusim Lahan Basah mempunyai luas 8.132.642 ha.

“Memang cukup tepat ketika menyusun peta Padang Lamun terlibat juga The Nature Conservancy, saat menyusun peta gambut terlibat juga misalnya Wetland International karena LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat-red) juga sebenarnya berada di depan dan menjadi mitra dalam pelaksanaan di lapangan,” ujar Siti Nurbaya. (K03-Karina Kusumawardani & Leoni Rahmawati).

Peta tematik tersebut dapat diakses melalui ppit.big.go.id

Categories: LINGKUNGAN, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.