Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Oleh : Azhar, S. Hut*Azhar

Koetaradja | Sejarah manusia tak lepas dengan keberadaan satwa, berkawan, berkonflik selalu terjadi, baik dirumah, halaman hingga dikebun, contoh keseharian di rumah kita, para koloni serangga, cecak, tikus berkejaran dengan penghuni rumah, hama memakan tanaman kebun, kesemuanya adalah masalah bertahan hidup dalam mencari makan, tempat tinggal dan berkembang biak di alam, dimana sesama mahluk hidup tinggal ditempat yang sama dan berbagi ruang (niche), tentu saja manusia harus berlaku bijak dalam menyikapi ini, banyak contoh bagaimana manusia hidup ramah dengan hewan, seperti domestika satwa menjadi peliharaan.

Dewasa ini, perubahan gaya hidup masyarakat kian konsumtif, terjadi pergeseran sosial budaya, kemajuan teknologi informasi dan berbagai kebutuhan hidup telah merubah dengan cepat sistem sosial kemasyarakatan kita, hal ini tak hanya berdampak di kota, merambah ke desa-desa, dimana saat ini kearifan lokal masyarakat kita terus ditinggalkan, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang pro ekonomi global dengan pengembangan sektor industri, ini berimbas ke sektor kehutanan dan lahan di kawasan hutan menjadi incaran, perkebunan sawit, hutan tanaman industri ataupun pertambangan yang terus mengekspansi lahan berskala besar, secara langsung maupun tak langsung tekanan ekonomi global telah menyebar kedaerah.

Kini, keseluhan hutan di Sumatera tak luput dari degradasi, seakan sulit menahan laju deforestasi, Aceh yang kini masih memiliki hutan yang luas, juga menjadi incaran global, cepat atau lambat ekonomi global mendesak hutan di Aceh dan hal ini akan segera terjadi, seperti diketahui, negara maju di Eropa, Amerika dan Asia membutuhkan sumber daya besar, baik pangan dan energi, penggunaan lahan skala besar untuk minyak sawit, minyak bumi, batu bara dan mendorong pembukaan lahan  hutan secara masal.

Sengketa Manusia dan Satwa Liar Melebar

Dewasa ini, sengketa satwa dan manusia telah merambah ke desa – desa di sekitar kawasan hutan, kerugian umum terjadi akibat konflik diantaranya seperti rusaknya tanaman pertanian dan atau perkebunan serta pemangsaan ternak oleh satwa liar, atau bahkan menimbulkan korban, jiwa, manusia, gajah, harimau, orangutan dan beruang berkompetisi merebut lahan untuk hidup. Faktanya makin banyak jumlah populasi manusia dibumi, kebutuhan lahan dan ruang serta sumber daya kian besar.

Kini deforestasi hutan terjadi diseluruh sumatera, akibatnya konflik satwa dan manusia pun muncul, konflik tak terhindar,  habitat gajah dan harimau dan satwa besar lainnya di hutan rusak, ini adalah hasil pembagian ruang yang tak sejalan dengan konsep. Tata ruang memainkan peran strategi dalam pengelolaan wilayah, tetapi jika kita melihat secara umum, kualitas rencana tata ruang wilayah (RTRW) sepertinya sarat dengan kepentingan politik, dibalik semua itu, maka kepentingan ekonomi global lebih utama, jargon peningkatan ekonomi daerah dan masyarakat hanya menjadi tameng saat penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), transformasi pasar global memegang peran penting dalam  penguasaan wilayah hampir diseluruh Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

Hal ini akan terjadi di Aceh, saat ini kemungkinan terjadi pengurangan luas kawasan lindung hanya 2,6 persen jika dibanding dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor. 170/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi DI Aceh, luas kawasan lindung di Aceh berkisar 46,6 persen, sisanya kawasan budidaya termasuk hutan produksi, hal ini tertuang dalam usulan RTRW Aceh yang mengurangi berbagai kawasan lindung, juga hilangnya beberapa kawasan konservasi strategis di Aceh seperti dihapusnya Kawasan Ulu Masen sebagai kawasan percontohan REDD seluas 750.000 hektar dan dibubarkannya Badan Pengelola Kawasan Ekositem Leuser (BPKEL) yang mengelola kawasan seluas 2,6 juta hektar melalui SK Gubernur Aceh Nomor 73  Tahun 2012 secara langsung dan tak langsung ini merupakan ancaman terberat bagi satwa liar di Aceh, jika pengesahan tata ruang Aceh disetujui para pengambil kebijakan, maka perlu kerja keras dalam usaha perlindungan satwa liar di Aceh kedepan.

Kepentingan penataan ruang wilayah baik Provinsi dan kabupaten prosesnya sarat kepentingan politik dari kelompok tertentu, walau ada peraturan yang menaunginya, tapi tata ruang biasanya tak menyentuh masalah, ini tak hanya tak adil bagi masyarakat setempat apalagi bagi satwa liar, hutan yang merupakan habitat satwa sering dijadikan asset ekonomi, beberapa konsep strategi aksi nasional bagi perlindungan spesies kunci seperti harimau, orangutan, gajah dan badak Sumatera yang di buat oleh Kementrian Kehutanan tak berjalan,  konsep ini gagap dan jalan ditempat, mungkin perlu dikaji kembali konsep ini atau konsep ini tak sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang sedang eforia otonomi.

Solusi untuk satwa seperti konsep konservasi dengan membentuk koridor hutan sebagai jalur satwa (elephant trip) jarang diapresiasi oleh Pemerintah, harusnya berbagai rekomendasi konservasi seperti konsep koridor ini diterapkan dalam tata ruang wilayah, hal ini juga memberikan peluang bagi satwa untuk melintas di kawasan tertentu dan hal ini  pondasi  yang kuat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, serta kepastian pengembangan konektivitas kawasan sebagai koridor satwa mamalia besar di Aceh, walau sedikit porsi ruang untuk habitat satwa tapi jika dilaksanakan dalam skema tata ruang maka akan memberi dampak baik bagi satwa liar.

Sejumlah satwa seperti gajah dan harimau makin berkurang, menurut data yang dikeluarkan WWF Aceh Program, kasus paling tragis adalah matinya gajah di Aceh 15 ekor pada tahun 2012 dan kasus terbunuhnya beberapa ekor harimau dan maraknya pemeliharan orangutan sumatera, perdagangan satwa illegal dan ekses konflik dengan manusia, ke semua mamalia besar seperti gajah, orangutan, badak dan harimau masuk dalam katagori terancam punah, kegiatan perdangangan ilegal satwa liar masih terus terjadi, penegakan hukum, advokasi satwa liar masih lemah di Provinsi Aceh.

Sinergis Ekologi dan Ekonomi

Kegiatan mengkampanyekan perlindungan satwa liar harus berkesinambungan, melibatkan ragam komponen masyarakat, satwa besar di Aceh makin berkurang,  perlu secara terus menerus mensupport aspek penegakan hukum dan menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini, peran penting satwa secara langsung dan tak langsung adalah membentuk kesatuan ekosistem hutan yang dapat berfungsi dengan baik, seperti tersedianya air bersih, iklim mikro plus udara segar, sumber kayu dan keindahan bentang alam yang kesemuanya bermanfaat bagi manusia, deforestasi secara terus menerus membuat hutan kehilangan kemampuannya, contoh buruk telah banyak terjadi, salah satunya bencana, seperti banjir bandang dan tanah longsor menghantui beberapa kota di Aceh, butuh biaya besar akibat dampak bencana alam, ini juga harus perhitungkan.

Saatnya merubah paradigma, sudah seharusnya satwa liar menjadi teman, satwa liar adalah hal terpositif di hutan Aceh, jadikan satwa liar kebanggaan Provinsi Aceh, mamalia besar seperti harimau, gajah, orangutan dan badak sebagai simbol daerah. saat ini memang, teramat susah melawan ekonomi global yang terus merambah hingga ke daerah khususnya dalam eksploitasi sumber daya lahan di hutan, tapi solusi dan ide cerdas harus terus digaungkan sesuai dengan kondisi zaman, beberapa solusi pengelolaan satwa liar di Aceh yang mungkin dapat dilakukan di Provinsi Aceh.

Model yang dapat dikembangkan dan dapat di coba dalam konteks pengelolaan satwa liar di Aceh, Pertama, mendorong terbentuknya Aceh Wildlife Sanctuary ini adalah model bagi kawasan perlindungan satwa liar khusus, seperti harimau, gajah, orangutan dan badak Sumatera, hal ini  dapat dijadikan sentra penelitian, dengan manajemen perlindungan berbasis ekowisata, Aceh masih memiliki lahan yang luas, ini dijadikan model wisata ilmiah, juga  dapat dijadikan sentra studi ilmiah satwa liar bertaraf local, nasional bahkan internasional, dan tentu saja model ini dapat mengudang ahli konservasi untuk memahami keberadaan satwa liar di Aceh yang saat ini sulit dilihat di alam liar dan akan menguntungkan secara ekonomi.

Kedua, Aceh Safari Park (Taman Safari Aceh) seperti contoh di Cisarua, Jawa Barat, ini sangat memungkinkan di laksanakan di Aceh, mengingat ketersedian lahan di Aceh masih luas, dimana Pemerintah setempat dapat memfasiltasi kegiatan ini, tentu saja masyarakat dapat melihat langsung keberadaan satwa megah Aceh seperti gajah, harimau, badak dan orangutan bahkan dapat mendatangkan satwa penting dunia lainnya, ini dapat menarik wisatawan lokal dan manca negara dan menjadi asset ekonomi daerah, ini diharapkan menjadi kampanye dan edukasi penting satwa liar di Aceh.

Ketiga, Aceh Zoo Park (Kebun Binatang Aceh), ini harus dapat dikembangkan di Aceh, kebun binatang tersebut dapat menggunakan manajemen terbaik dalam pengelolaan, kebun binatang ini diharapkan menjadi peluang ekonomi, sarana edukasi satwa dan kampanye penting satwa di Aceh dan diharapkan dapat meningkatan ekonomi bagi daerah setempat, disamping mendatangkan wisatawan lokal dan nasional maupun mancanegara, kegiatan ini akan menghadirkan tenaga kerja, ini membuktikan bahwa satwa itu penting dan menjadi kebanggaan daerah setempat, juga seperti di Aceh saat ini yang belum memiliki kebun binatang.

Permodelan pengelolaan satwa liar ini setidaknya menjadi jawaban terhadap manajemen pengelolaan hutan dan lahan di Aceh, dimana saat ini sering terdengar terjadi pengrusakan hutan dan habitat satwa, peran penting Pemerintah harus memiliki tujuan yang baik yaitu mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan, berbagi ruang bersama dihutan haruslah diimplementasikan, hubungan positif manusia dan  satwa liar adalah cita – cita bersama, mari jadikan obsesi tersebut sebagai solusi terbaik bagi pengelolaan satwa liar dan habitatnya di Provinsi Aceh. (K07)

* Penulis adalah Pengamat Satwa Liar, Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Tgk Chik Pantee Kulu Banda Aceh.

 

Categories: OPINI

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.