Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom Beresnews.com

Koetaradja.com | Majelis hakim menilai Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom, terbukti menyuap MS Kaban selaku Menteri Kehutanan, pejabat Departemen Kehutanan lainnya, dan sejumlah anggota DPR guna memuluskan penganggaran proyek Revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu tahun anggaran 2007, yang akan dikerjakan Masaro Radiokom. Anggoro divonis 5 tahun penjara, hukuman maksimal dari pasal yang didakwakan.

”Terdakwa Anggoro Widjojo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Huruf b UU No 31/1999 juncto UU No 20/2001 tentang pemberantasan korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP,” kata Hakim Ketua Nani Indrawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (2/7).

Setelah vonis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memproses penetapan MS Kaban sebagai tersangka.

”Vonis Anggoro merupakan bukti otentik yang akan dikembangkan lebih lanjut, tetapi tetap dalam kerangka profesional, independen, dan akuntabel. Jadi, terbuka siapa pun yang perlu diperiksa akan diproses,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, menanggapi vonis terhadap Anggoro.

Pemberian kepada Kaban

Dalam putusannya, majelis hakim membeberkan sejumlah pemberian uang yang berasal dari Anggoro kepada MS Kaban. Pada 7 Agustus 2007, Anggoro memberikan uang 15.000 dollar AS. Selanjutnya, 16 Agustus, Anggoro kembali memberikan uang 10.000 dollar AS. Pada 13 Februari 2008, Anggoro menyetorkan 20.000 dollar AS dan pada 25 Februari memberikan cek perjalanan senilai Rp 50 juta.

Pada 28 Maret 2008, Anggoro kembali memberikan uang 40.000 dollar Singapura. Selain itu, Anggoro juga memenuhi permintaan Kaban agar dipasangkan dua lift di Gedung Menara Dakwah seharga 58.581 dollar AS.

Uang dari Anggoro kepada Kaban itu ada yang diberikan lewat perantara, antara lain melalui anak Anggoro, David Angkawijaya, dan melalui sopir MS Kaban, Muhamad Yusuf.

Menurut Nani, pemberian uang kepada Kaban dilakukan karena telah diajukannya pengesahan anggaran Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) kepada Menteri Keuangan.

Sebelumnya, pada 16 Juli 2007, MS Kaban selaku Menteri Kehutanan dan pimpinan Komisi IV DPR menandatangani lembar pengesahan anggaran program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2007 yang di dalamnya terdapat anggaran proyek SKRT Rp 180 miliar.

Kaban membantah

Terkait pemberian uang itu, pada nota pembelaannya, Anggoro membantah memberikan uang kepada Kaban. Saat menjadi saksi, Kaban pun membantah menerima uang dari Anggoro.

Anggoro dan Kaban juga membantah bahwa suara dalam sadapan telepon yang diperdengarkan di pengadilan adalah suara mereka. Keduanya juga tidak mengakui komunikasi mereka melalui layanan pesan singkat (SMS) yang ditunjukkan jaksa penuntut umum KPK.

Majelis hakim berpendapat, bantahan Anggoro dan Kaban ini patut dikesampingkan karena tidak didukung alat bukti yang kuat. Sebaliknya, alat bukti yang menunjukkan adanya pemberian uang dari Anggoro kepada Kaban cukup kuat.

Selain didukung sejumlah saksi dan petunjuk, hal itu juga diperkuat dengan adanya rekaman pembicaraan yang berdasarkan analisis ahli digital forensik identik dengan suara asli Kaban dan Anggoro.

”Pernyataan terdakwa Anggoro dan saksi Kaban yang tidak mengakui pembicaraan dalam rekaman, majelis nilai, hanya sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum,” kata Nani.

Komunikasi antara Kaban dan Anggoro melalui telepon antara lain terjadi pada 16 Agustus 2007. Dalam pembicaraan tersebut, MS Kaban mengatakan kepada Anggoro, ”Ini agak emergency, bisa kirim 10.000? Seperti kemarin, bungkus kecil aja, kirim ke rumah sekitar jam 8 gitu.”

Terhadap putusan hakim tersebut, Anggoro menerimanya. Dalam pleidoinya, Anggoro menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan hakim.

Penasihat hukum Anggoro, Tomson Situmeang, mengatakan, ada sejumlah hal yang tidak terbukti di persidangan, tetapi tetap dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Salah satunya, pemberian cek perjalanan kepada MS Kaban. (FAJ/BIL)

Sumber : http://print.kompas.com/

Categories: HUKUM

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.