Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen (kedua kanan) bersama Staf Pencegahan KPK Dian Patria (kanan), Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono (kedua kiri), dan Direktur PNBP Kementerian Keuangan Anandy Wati (kiri) melakukan konferensi pers terkait kerugian sektor kehutanan di Gedung KPK, Jakarta, 9 Oktober 2015 (Antara/Hafidz Mubarak)

Koetaradja.com | Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan bakal dioptimalkan. Kajian KPK menyimpulkan negara banyak kebobolan dari penerimaan hasil hutan. Bahkan dalam kurun waktu 2003-2014 setiap tahunnya negara berpotensi kehilangan Rp 5 triliun.

“Angka ini hanya gambaran. Kita perlu bangun sistem PNBP yang betul-betul kuat agar sektor hutan itu terjaga dan tidak terjadi pembalakan liar,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (9/10).

Menurut dia, hasil PNBP dari dana reboisasi maupun produksi kayu sangat rendah. Kajian KPK yang melibatkan instansi terkait termasuk ahli merekomendasikan pembangunan sistem monitoring dan audit yang kuat di lapangan untuk ditindaklanjuti.

“PNBP kehutanan ini kalau tidak kita kelola dengan baik risikonya tinggi termasuk kebakaran apakah disengaja. Kalau kita tidak berikan perhatian kepada penerimaan terhadap risiko lain juga jadi masalah,” katanya.

Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengakui, PNBP sektor kehutanan perlu optimalisasi sekaligus mencegah tidak terpungutnya pembayaran dari produksi kayu bulat.

Bambang mengatakan, pihaknya telah membangun sistem informasi yang mempermudah pembayaran PNBP secara online agar seluruh kegiatan produksi kayu bulat dapat dibayarkan sekaligus membangun pengendalian hasil hutan scara online. Selanjutnya, pihaknya bakal membangun sistem citra satelit.

Direktur PNBP Kementerian Keuangan Anandy Wati menambahkan, pihaknya berperan sebagai pendukung, untuk menyiapkan kebutuhan memantau kegiatan bisnis hutan dari proses awal hingga akhir.

“Nanti ada dukungan sistem IT maka kita bisa memonitor secara real time bagaimana pengelolaan sumber daya hutan sehingga terbuka kepada masyarakat yang juga bisa ikut memonitor,” kata Anandy. (Erwin C Sihombing/HS)

Sumber : Suara Pembaruan

Categories: HUTAN, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.