Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT
Bersahabat Dengan Alam | 735@2014

Bersahabat Dengan Alam | 735@2014

Koetaradja.com | Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Tengah menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan pada posisi lemah. Akibatnya, masyarakat tidak merasakan manfaat hutan, malah sering diperlakukan sebagai pelaku kriminal.

”Dalam banyak hal, masyarakat di dalam dan sekitar hutan dipinggirkan atas ide besar pelestarian hutan. Di lain pihak, pemanfaatan hutan untuk kepentingan investasi, terutama pertambangan, tak terkendali. Ini sebuah ironi,” ujar Koordinator Program Kehutanan Yayasan Merah Putih Azmi Sirajuddin, di Palu, Sulteng, di sela-sela Kongres Masyarakat di Tepian Hutan, Senin (24/3).

Acara yang berlangsung 24-26 Maret ini diikuti sekitar 100 utusan masyarakat di dalam dan sekitar hutan se-Sulteng. Di Sulteng, ada 724 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan dengan total 800.000 jiwa. Jumlah ini terhitung masyarakat adat, warga transmigrasi, dan masyarakat yang mengokupasi hutan.

Menurut Azmi, lemahnya posisi masyarakat dalam pengelolaan hutan disebabkan paradigma dan kebijakan kehutanan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek. Selama ini, masyarakat dipandang tidak memahami dan tidak memiliki kemampuan memelihara hutan. Ini tampak dalam pelbagai bentuk kriminalisasi, seperti penjarahan dan pengambilan kayu secara ilegal (illegal logging).

”Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Masyarakat sangat berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan hutan melalui local wisdom,” ujar Azmi.

Tidak adil

Dia mencontohkan, suku Wana di Kabupaten Morowali memanfaatkan hutan dengan sistem pangale, yaitu pembagian hutan berdasarkan peruntukkan. Ada kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan perkebunan, ada pula yang tidak boleh dikelola karena dianggap keramat. Alhasil, kelestarian hutan terjaga.

Di pihak lain, pemberian izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan dan perkebunan sawit dengan dalih menggenjot pendapatan asli daerah masif dilakukan. ”Sayangnya, ini legal. Kerusakan hutan akibat kebijakan pro investasi tidak dipersoalkan,” lanjut Azmi.

Wilson Djaka (40), peserta dari Desa Pinapuan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, menuturkan, sekitar 100 keluarga translokal di daerahnya tak bisa memanfaatkan hutan yang berjarak sekitar 500 meter dari permukiman. ”Kami telah diberi kewenangan mengelola hutan itu pada 1998 kemudian dilarang. Namun, sejak 2011, ada perusahaan yang menambang di daerah itu. Ini, kan, tidak adil,” ujar dia.

Pemerintah, ujar Azmi, perlu secepatnya menginventarisasi wilayah hutan yang dikelola masyarakat. Ini senapas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat. (VDL)

Sumber : print.kompas.com

Categories: HUTAN, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.