Koetaradja

Suara Rakyat Merdeka

PULIHKAN HAK RAKYAT

www.google.com

Koetaradja.com | Warga Enggano yang mendiami Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan pulau terluar di Provinsi Bengkulu, baru-baru ini mengesahkan empat aturan adat. Aturan adat ini merupakan perubahan aturan lama.

”Hukum adat yang ada sekarang memang perlu disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang tanpa menghilangkan inti hukum adat dari leluhur,” kata Kepala Suku Kaitora Rafli Zen Kaitora, di Kota Bengkulu, Senin (3/2).

Dia mengatakan, keempat hukum adat tersebut adalah hukum adat terkait pernikahan, pengelolaan lahan, pemanfaatan terumbu karang, dan masa berkabung terkait kematian kepala suku. Perubahan hukum adat itu disepakati dalam musyawarah adat yang dipimpin paabuki atau koordinator kepala suku. Terdapat lima suku di Pulau Enggano, yakni Kaitora, Kauno, Kaharubi, Kaahua, dan Kaaruba.

Terkait izin pengelolaan lahan, misalnya, jika dulu izin pengelolaan lahan hanya cukup kepada pemerintah setempat, kini, diperketat. Penyewa lahan harus pula mendapat izin dari kepala suku. Maksimal lahan yang digarap 2 hektar dan selama masa penggarapan tidak boleh dipindahtangankan. Jika dalam waktu enam bulan lahan tidak diolah, izin garap tidak berlaku lagi.

Adapun terkait hukum pemanfaatan terumbu karang, pasir, dan karang di pantai Enggano, siapa pun tidak diperkenankan mengambil pasir dan karang dari pantai Enggano, kecuali penduduk asli untuk keperluan mendirikan rumah.

Bayar denda

Jika terjadi pelanggaran adat, pelaku wajib membayar denda adat Rp 50.000 dan menggelar acara adat yang isinya meminta maaf kepada kepala suku dan masyarakat. ”Nilai dendanya memang tidak seberapa karena dari dulu juga sudah segitu. Namun, kami berharap setelah mengadakan acara adat ada efek jera,” ujar Rafli.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Bengkulu Def Tri Hamri mengatakan, perubahan hukum adat lumrah terjadi. Masalahnya, pemerintah belum sepenuhnya mengakui keberadaan hukum adat, terutama yang mengatur bagaimana relasi masyarakat adat dengan lingkungannya. (adh).

Sumber : http://print.kompas.com

Categories: HUKUM, HUTAN, NUSANTARA

Leave a Reply


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.